Wamen LH: 1.500 Pulau Kecil di Indonesia Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Krisis Iklim

 

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono saat menghadiri Berlin Climate Mobility Forum di Berlin, Jerman (Foto: Istimewa)

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia akibat perubahan iklim semakin nyata. Pemerintah mengingatkan bahwa dampak krisis iklim tidak lagi sebatas prediksi ilmiah, melainkan telah menjadi ancaman serius yang berpotensi memicu perpindahan penduduk dalam skala besar.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengungkapkan bahwa sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2050 akibat kenaikan permukaan air laut.

Pernyataan tersebut disampaikan Diaz saat menghadiri forum internasional Berlin Climate Mobility Forum yang digelar di Berlin, Minggu (21/6/2026).

“Bahkan, sebanyak 115 pulau berukuran sedang diperkirakan mengalami nasib serupa pada tahun 2100. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai risiko iklim termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kenaikan permukaan air laut,” ujar Diaz.

Hampir 60 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Pesisir

Menurut Diaz, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin besar karena hampir 60 persen penduduk saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana dan perubahan iklim.

“Pengalaman kami menunjukkan dengan jelas bahwa mobilitas akibat perubahan iklim bermula dari ketahanan masyarakat. Cara terbaik untuk mengurangi pengungsian secara terpaksa adalah dengan memperkuat masyarakat sebelum krisis terjadi,” katanya.

Pemerintah Perkuat Adaptasi Iklim Berbasis Komunitas

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Global Centre for Climate Mobility bersama Robert Bosch Stiftung tersebut, Diaz memaparkan berbagai langkah adaptasi iklim yang telah dijalankan pemerintah Indonesia.

Salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang saat ini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia.

Menariknya, sekitar 40 persen lokasi ProKlim berada di kawasan Indonesia Timur, termasuk wilayah Maluku dan Papua yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

Restorasi Mangrove Jadi Benteng Pesisir

Selain ProKlim, pemerintah juga mengembangkan Program Desa Konservasi Mangrove yang telah berjalan di 220 lokasi.

Diaz mencontohkan keberhasilan program tersebut di Desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur, yang mampu memulihkan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui rehabilitasi mangrove, sektor perikanan lokal kembali produktif dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga setempat.

Dorong Pendanaan Iklim Internasional

Diaz menegaskan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan dukungan yang lebih besar dari komunitas internasional untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Menurutnya, akses terhadap pendanaan iklim dan transfer teknologi menjadi faktor penting agar masyarakat lokal mampu beradaptasi dan bertahan menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin meningkat.

“Kita harus terus memperkuat dukungan bagi negara-negara rentan melalui akses terhadap pendanaan iklim dan transfer teknologi. Implementasi New Collective Quantified Goal menjadi kunci untuk memastikan tersedianya pendanaan yang memadai dan mudah diakses bagi masyarakat,” tegasnya.

Ancaman Nyata bagi Indonesia

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut. Jika prediksi tersebut terjadi, tenggelamnya ribuan pulau kecil berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar, termasuk perpindahan penduduk, hilangnya wilayah permukiman, hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir.