"Akademisi Bentuk Kabinet Bayangan sebagai Ruang Pengawasan Kebijakan Pemerintah"

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Sedikitnya 15 akademisi, peneliti, dan aktivis kebijakan publik membentuk kelompok Kabinet Bayangan sebagai wadah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif tersebut muncul karena mereka menilai fungsi check and balances yang seharusnya dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berjalan secara optimal.

Kelompok ini mengadopsi konsep shadow cabinet yang dikenal dalam sistem parlementer, yakni mekanisme masyarakat sipil atau oposisi untuk mengawasi pemerintah sekaligus menawarkan alternatif kebijakan secara terstruktur.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan pembentukan Kabinet Bayangan merupakan respons terhadap kondisi tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin melemah dari sisi pengawasan.

Menurutnya, DPR saat ini belum menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara maksimal sehingga diperlukan ruang alternatif untuk memberikan kritik berbasis data dan konstitusi.

"Semua menteri (Kabinet Bayangan) punya basis pegangan terhadap konstitusi, dan ke arah itulah kementerian Kabinet Bayangan ini hendak didirikan, sebagai check and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja," ujar Feri dalam Konferensi Pers Kabinet Bayangan di Cikini, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Akan Terbitkan Rapor Pemerintahan

Feri menjelaskan, ke-15 anggota Kabinet Bayangan akan bertugas mengawasi, mengkritisi, sekaligus memberikan masukan terhadap kementerian-kementerian di Kabinet Merah Putih sesuai bidang masing-masing.

Dalam waktu kurang dari tiga bulan, kelompok tersebut berencana menerbitkan Rapor Kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto yang disusun berdasarkan data, hasil riset, dan temuan lapangan.

Selain itu, Kabinet Bayangan juga akan menggelar dialog publik, debat kebijakan, melakukan kunjungan ke berbagai kampus di Indonesia, serta menggalang dana publik untuk membantu perbaikan fasilitas umum yang dinilai belum ditangani pemerintah.

Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang menjadi "presiden" dalam Kabinet Bayangan, Feri menegaskan bahwa pihak yang menjadi pusat pertanggungjawaban kelompok tersebut adalah masyarakat.

"Presiden kita adalah rakyat, publik yang mau kita patuhi kehendak-kehendaknya. Tentu kehendak publik adalah kehendak rakyat yang kemudian hak-hak konstitusionalnya tidak dipenuhi oleh negara," katanya.

Soroti Kebijakan Lingkungan

Aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dalam Kabinet Bayangan.

Ia mengatakan paradigma pengelolaan sumber daya alam harus bergeser dari orientasi eksploitasi menuju perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

"Kita pastikan adalah apapun yang dikerjakan dari kementerian bukan untuk mengekstraksi, tapi untuk mensejahterakan masyarakat," ujar Iqbal.

Dorong Reformasi Fiskal

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan.

Bhima menilai perlu ada pemisahan yang tegas atau firewall antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia agar independensi bank sentral tetap terjaga.

Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi (high net worth individuals) serta menutup kebocoran penerimaan di sektor pertambangan, bukan dengan menambah beban bagi UMKM maupun pekerja kelas menengah.

"Sampai Pak Purbaya tidak melakukan pembersihan secara struktural dan reformasi besar-besaran, maka selama itu Menteri Keuangan di Kabinet Bayangan akan terus vokal bersuara," kata Bhima.

Susunan Kabinet Bayangan

• Sekretaris Negara: Feri Amsari
• Perekonomian: Media Wahyudi
• Menteri Luar Negeri: Shofwan Al Banna
• Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa I.
• Kesehatan: Irma Hidayana
• Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul H.
• Hak Perempuan dan Kelompok Marjinal: Khoirunnisa N.
• Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar A.
• Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
• Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
• Dalam Negeri dan Keamanan: Arman Suparman
• Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
• Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
• Pertahanan: Curie Maharani
• Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul Q. F.