< >

Notification

×

Iklan

Iklan

🌤️ Info Cuaca & Gempa
Cuaca Banten
Sumber: BMKG
Gempa Terkini

Tag Terpopuler

BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Perpanjang Kerja Sama, Perkuat Kepatuhan Pemberi Kerja

Kamis, 23 Juli 2026 | Kamis, Juli 23, 2026 WIB | Last Updated 2026-07-23T09:35:10Z


 

JAKARTA KONTAK BANTEN – BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai upaya memperkuat kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penandatanganan kerja sama berlangsung di Jakarta, Senin (20/7).

Perpanjangan kerja sama tersebut bertujuan mendukung penyelesaian permasalahan hukum, mengoptimalkan pemulihan piutang iuran, serta memastikan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan dukungan Kejaksaan Agung, khususnya JAMDATUN, memiliki peran penting dalam memperkuat aspek hukum dan tata kelola organisasi. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bertugas memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga mengelola dana amanah peserta secara prudent, profesional, dan akuntabel.

"Kami sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, khususnya JAMDATUN sebagai mitra strategis dalam memperkuat aspek hukum dan tata kelola organisasi," ujar Saiful.

Ia mengungkapkan, kolaborasi yang telah berjalan memberikan hasil positif dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja. Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan lebih dari 20 ribu Surat Kuasa Khusus (SKK) nonlitigasi kepada Jaksa Pengacara Negara.

Langkah tersebut berhasil meningkatkan kepatuhan lebih dari 10 ribu badan usaha serta memulihkan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp495,15 miliar.

Selain penegakan kepatuhan melalui pendampingan hukum, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan juga memperkuat koordinasi melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hingga April 2026, telah terbentuk 71 forum, terdiri atas 16 forum tingkat provinsi dan 55 forum tingkat kabupaten/kota.

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi permasalahan, memperkuat pengawasan, dan mendorong kepatuhan pemberi kerja secara berkelanjutan.

"Kami berharap kerja sama melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh para pekerja Indonesia," kata Saiful.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI, Narendra Jatna, menegaskan perpanjangan kerja sama merupakan bentuk komitmen kedua institusi dalam memperkuat sinergi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurutnya, kolaborasi antara Kejaksaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui perpanjangan PKS tersebut, kedua institusi berkomitmen memperluas sinergi hingga ke tingkat daerah, mengoptimalkan penegakan kepatuhan pemberi kerja, mempercepat penyelesaian piutang iuran, serta memperkuat implementasi Forum Kepatuhan guna mendukung percepatan terwujudnya Universal Coverage Jamsostek.

Menutup sambutannya, Saiful berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekerja Indonesia beserta keluarganya melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin luas.

Level Pembaca
Peraturan Sistem
Sistem berjalan otomatis saat pembaca berada di halaman artikel.
Setiap satu menit membaca mendapatkan sepuluh poin pengalaman.
Jika mencapai seratus poin maka level naik otomatis.

Struktur Level:
Level 0 Pengunjung Baru
Level 1 sampai 2 Pembaca Pemula
Level 3 sampai 5 Pembaca Aktif
Level 6 sampai 9 Pembaca Setia
Level 10 sampai 14 Kontributor
Level 15 ke atas Master Berita
Tulis Komentar
Komentar Pembaca
×
Berita Terbaru Update