Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, Digiring ke Gedung Merah Putih Bersama Enam Orang Lain

 

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang terjaring OTT tiba di gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin malam (20/7/2026

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zain (LAZ), bersama enam orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Rombongan kendaraan petugas KPK yang membawa para pihak yang diamankan dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) langsung memasuki kompleks Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari total 19 orang yang diamankan dalam OTT tersebut, tujuh orang dibawa ke Jakarta. Namun, hanya Bupati Lalu Ahmad Zain yang masuk melalui pintu utama Gedung Merah Putih KPK, sementara enam orang lainnya diarahkan melalui akses berbeda.

Saat digiring menuju ruang pemeriksaan di lantai dua, LAZ tampak mengenakan jaket, topi, dan masker, serta membawa sebuah ransel. Meski dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media mengenai kasus yang menjeratnya, ia memilih bungkam dan tidak memberikan pernyataan.

Operasi tangkap tangan ini dilakukan KPK terkait dugaan penerimaan suap yang melibatkan Bupati Lombok Barat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang, yang terdiri atas sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lombok Barat serta pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Selain mengamankan para pihak, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Sesuai ketentuan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut, sekaligus menyampaikan konstruksi perkara kepada publik melalui konferensi pers resmi.