TANGERANG, KONTAK BANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik. Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan layanan transaksi digital harus dapat dinikmati seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang di Aula Kecamatan Tigaraksa, Jumat (24/7/2026).
Menurut Bupati, digitalisasi transaksi merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
"Digitalisasi harus hadir sampai ke wilayah pedesaan. Masyarakat perlu mendapatkan akses pembayaran yang mudah, aman, dan terjangkau tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan. Karena itu, sosialisasi dan edukasi harus diperluas hingga tingkat desa," ujar Maesyal Rasyid.
Digitalisasi Jadi Prioritas Pembangunan Daerah
Maesyal menjelaskan, transformasi digital bukan sekadar mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi non-tunai, tetapi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui digitalisasi, proses pembayaran pajak, retribusi, maupun layanan pemerintahan lainnya diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, transparan, serta mudah diawasi.
Ia menambahkan, percepatan digitalisasi daerah juga telah menjadi salah satu program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2025–2029.
Bapenda Diminta Perluas Kanal Pembayaran Digital
Untuk mempercepat implementasi digitalisasi, Bupati meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus melakukan berbagai inovasi, mulai dari memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi hingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Bapenda juga diminta memperkuat pendataan objek pajak, meningkatkan pengawasan dan penagihan, serta mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha agar semakin banyak yang memanfaatkan layanan pembayaran digital.
Menurutnya, semakin mudah masyarakat mengakses layanan pembayaran, maka tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah juga akan meningkat.
Camat, Kades dan Lurah Diminta Aktif Sosialisasi
Bupati juga menginstruksikan seluruh camat, kepala desa, lurah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk aktif menyosialisasikan pemanfaatan layanan transaksi digital kepada masyarakat.
Selain memberikan edukasi, pemerintah wilayah juga diminta memperkuat infrastruktur pendukung serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar transformasi digital dapat berjalan secara merata hingga pelosok desa.
"Keberhasilan TP2DD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda. Ini merupakan tugas bersama. Seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan harus memiliki komitmen yang sama untuk memperluas digitalisasi transaksi," tegasnya.
Gandeng BI dan Bank BJB
Di akhir kegiatan, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Banten dan Bank BJB yang selama ini mendukung percepatan digitalisasi transaksi di Kabupaten Tangerang.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan terus diperkuat sehingga pemanfaatan pembayaran digital semakin luas di masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, tetapi juga mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan Kabupaten Tangerang yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan.
Bupati menegaskan, dengan sistem transaksi digital yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Tangerang optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, aman, transparan, dan efisien bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis digital di era transformasi teknologi.(TIM ONE)

.gif)