DPRD Kota Cilegon Bahas KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp2,038 Triliun

 

 KOTA CILEGON, KONTAK BANTEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (16/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan, didampingi Wakil Ketua I DPRD Sokhidin, serta dihadiri seluruh anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kota Cilegon.

Agenda tersebut menjadi tahapan awal dalam penyusunan APBD 2027 yang akan menjadi pedoman penetapan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, hingga plafon anggaran daerah untuk tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Rizki Khairul Ichwan menyampaikan bahwa berdasarkan rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Cilegon memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,038 triliun. Pendapatan tersebut akan diperkuat melalui optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah.

"Pendapatan daerah difokuskan pada upaya memperkuat kapasitas fiskal secara berkelanjutan melalui optimalisasi seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dengan proyeksi sebesar Rp2,038 triliun," ujarnya.

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

Rizki menjelaskan, kondisi fiskal daerah masih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait dana transfer yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan.

Karena itu, menurutnya, Pemerintah Kota Cilegon perlu terus memperkuat kemandirian fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan daerah.

Strategi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mendorong inovasi pendapatan berbasis potensi lokal.

"Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat," katanya.

Belanja Daerah Diproyeksi Rp2,1 Triliun

Selain pendapatan, DPRD juga memaparkan arah kebijakan belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp2,1 triliun.

Belanja tersebut tidak hanya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Prioritas belanja meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan sumber daya manusia, perlindungan sosial, hingga peningkatan daya saing Kota Cilegon.

"Belanja daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan, efisiensi anggaran, serta pencapaian target pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional," jelas Rizki.

Silpa Jadi Sumber Pembiayaan Program Prioritas

Sementara itu, dalam aspek pembiayaan daerah, Pemerintah Kota Cilegon menetapkan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal melalui pengelolaan pembiayaan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp71 miliar yang akan dimanfaatkan secara selektif untuk mendukung berbagai program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurut Rizki, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bukan sekadar memenuhi tahapan penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan Kota Cilegon yang lebih maju.

"Melalui pembahasan KUA-PPAS ini diharapkan lahir kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong Kota Cilegon menjadi daerah yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing," pungkasnya. (ADV)