Gubernur Banten Andra Soni Dukung Penguatan UMKM dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan pada Raker APPSI 2026

 

Gubernur Banten Andra Soni menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Foto : Humas Pemprov

LOMBOK BARAT KONTAK BANTEN– Gubernur Banten Andra Soni menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).

Raker APPSI dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional khas Lombok, gendang beleq, yang menjadi simbol dimulainya agenda tahunan para gubernur dari seluruh Indonesia tersebut.

Forum APPSI tahun ini mengangkat dua isu utama yang dinilai memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah, yakni penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta optimalisasi pengelolaan pajak air permukaan.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh pembahasan kedua isu tersebut karena memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi daerah dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

"Pemprov Banten mendukung Raker APPSI yang membahas penguatan UMKM dan pajak air permukaan. Kedua isu ini sangat penting bagi pembangunan daerah," ujar Andra Soni.

UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Menurut Andra Soni, sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus terus menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha melalui kemudahan akses permodalan, pemasaran, digitalisasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia menilai penguatan UMKM akan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"UMKM harus terus diperkuat agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing," katanya.

Pajak Air Permukaan Harus Jaga Lingkungan

Selain membahas UMKM, Andra Soni menyoroti pentingnya pengelolaan pajak air permukaan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Sebagai salah satu provinsi dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, Banten memiliki kebutuhan air yang cukup tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pengelolaan air permukaan harus mampu menjamin keberlanjutan sumber daya air sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Sebagai daerah industri, Banten memandang pengelolaan air permukaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekaligus kelestarian lingkungan," jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan pajak air permukaan tidak hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air agar tetap berkelanjutan.

Wamendagri: Kepala Daerah Hadapi Tantangan Semakin Kompleks

Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tidak dapat hadir karena sedang mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Bima Arya mengatakan para kepala daerah saat ini menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Selain dituntut menyukseskan program prioritas nasional, pemerintah daerah juga harus mampu merespons dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi informasi, serta derasnya arus media digital.

Menurutnya, integritas dan kepemimpinan yang kuat menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa gubernur memiliki fungsi strategis sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan berbagai program nasional bersama pemerintah kabupaten dan kota.

APPSI Perkuat Sinergi Antarpemerintah Provinsi

Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, mengatakan Raker APPSI merupakan forum penting untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta sinergi antarpemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Rudy, pembahasan mengenai penguatan UMKM dan optimalisasi pajak air permukaan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Raker APPSI Tahun 2026.

Rudy berharap hasil rapat kerja tersebut dapat melahirkan berbagai kebijakan strategis yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.