Kadin Banten Dorong Ekosistem Pelabuhan Kompetitif, Tekankan Kolaborasi dan Digitalisasi

 

SERANG KONTAK BANTEN – Banten sebagai provinsi maritim memiliki potensi besar di sektor kepelabuhanan dengan garis pantai lebih dari 700 kilometer serta sejumlah pelabuhan strategis yang aktif beroperasi. Di antaranya Pelabuhan Merak, Cigading, Bojonegara, hingga pelabuhan perikanan di pesisir utara dan selatan yang menjadi urat nadi logistik, industri, dan perekonomian daerah.

Namun, potensi besar tersebut han
ya dapat diwujudkan melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Pemerintah, asosiasi, hingga pelaku usaha tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan, kepastian regulasi, dan kolaborasi yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang ICT Kadin Provinsi Banten, Nazir Danuarta Sudirman, saat memaparkan materi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Ekosistem Pelabuhan yang Kompetitif” yang digelar di Kantor Kadin Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (2/7/2026).

Tiga Strategi Penguatan Ekosistem Pelabuhan

Menurut Nazir Danuarta, terdapat tiga hal penting yang harus dilakukan untuk memperkuat sektor kepelabuhanan di Banten.

Pertama, penyatuan visi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan konektivitas, kemudahan perizinan, serta tata ruang yang mendukung aktivitas pelabuhan.

Sementara itu, asosiasi jasa kepelabuhanan berperan menjaga standar layanan, kepatuhan, serta meningkatkan daya saing.

“Ketika visi ini menyatu, maka Pelabuhan Banten akan menjadi simpul logistik yang efisien, bukan menjadi hambatan,” ujar Nazir melalui siaran pers yang diterima tangselpos.id.

Kedua, penguatan kolaborasi berbasis data dan inovasi. Ia menilai bahwa persaingan pelabuhan di masa depan ditentukan oleh kecepatan layanan, digitalisasi, dan prinsip keberlanjutan.

Untuk itu, asosiasi didorong menjadi mitra riset bersama perguruan tinggi di Banten dalam pengembangan konsep green port, smart logistics, serta integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.

Ketiga, memastikan dampak langsung bagi masyarakat. Pertumbuhan sektor pelabuhan harus sejalan dengan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perlindungan lingkungan pesisir.

“Sinergi ini harus diterjemahkan menjadi program vokasi, penguatan rantai pasok lokal, dan perlindungan lingkungan,” jelasnya.

Dorongan Aksi Nyata dan Roadmap Bersama

Nazir juga berharap FGD tersebut tidak hanya menghasilkan kesepahaman di atas kertas, tetapi melahirkan komitmen konkret berupa rencana aksi bersama.

Di antaranya peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan, skema rekrutmen tenaga kerja lokal, serta mekanisme penyelesaian persoalan lapangan secara cepat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Banten membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi. Kami siap menjadi fasilitator dan mitra yang dapat diandalkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan ekosistem pelabuhan akan berdampak luas terhadap pertumbuhan industri, peningkatan kelas UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.

“Mari kita jadikan Banten sebagai provinsi dengan ekosistem kepelabuhanan terbaik di Indonesia,” tutupnya.