Kemendikdasmen Evaluasi SD Negeri Sepi Murid, Kebijakan Penggabungan Sekolah Jadi Opsi

 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. Foto Ist

JAKARTA, KONTAK BANTEN – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena banyaknya Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang mengalami kekurangan peserta didik di berbagai daerah. Evaluasi tersebut akan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna merumuskan kebijakan yang tepat bagi sekolah dengan jumlah siswa yang terus menurun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan pemerintah saat ini tengah memetakan kondisi sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pemetaan difokuskan pada SD Negeri yang memiliki jumlah siswa di bawah 100 orang, bahkan terdapat sekolah yang hanya memiliki kurang dari 60 peserta didik.

"Fenomena menurunnya jumlah murid di sejumlah SDN menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu ditangani secara lintas kementerian," ujar Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa karena penyebab berkurangnya jumlah murid di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif sebelum menentukan kebijakan.

Abdul Mu'ti mengungkapkan persoalan tersebut telah dibahas secara informal bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam waktu dekat, Kemendikdasmen dan Kemendagri akan menggelar rapat khusus untuk menentukan langkah strategis dalam penanganan sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik.

"Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi masyarakat, akses pendidikan bagi anak, dan tidak menimbulkan persoalan baru," tegasnya.

Banyak SD Negeri Hanya Terima Satu hingga Tiga Murid Baru

Fenomena SD Negeri yang sepi murid menjadi perhatian publik setelah sejumlah sekolah di berbagai daerah hanya menerima sedikit peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Beberapa di antaranya adalah:

• SDN Purwoyoso 01 Semarang hanya menerima 3 siswa baru.
• SDN 2 Cepokosawit, Boyolali hanya mendapatkan 1 siswa baru.
• SDN 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung menerima 2 siswa baru.
• Di Kota Magelang, sedikitnya 24 SD dilaporkan memiliki rombongan belajar dengan tingkat keterisian kurang dari 50 persen kapasitas.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan operasional sekolah negeri, khususnya di wilayah yang mengalami penurunan jumlah penduduk usia sekolah.

DPR Dorong Penataan Persebaran Sekolah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan penataan ulang persebaran satuan pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, menurunnya jumlah siswa tidak selalu disebabkan berkurangnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri. Faktor lain seperti perubahan demografi, perpindahan penduduk, persebaran sekolah yang tidak merata, hingga kualitas layanan pendidikan juga menjadi penyebab utama.

Ia menyarankan agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan beberapa langkah seperti:

• Penggabungan (merger) sekolah dengan jumlah siswa sangat sedikit.
• Pemerataan distribusi guru.
• Peningkatan kualitas pembelajaran.
• Penguatan sarana dan prasarana pendidikan.
• Menjamin hak setiap anak memperoleh akses pendidikan yang mudah dan berkualitas.

JPPI: Sekolah Negeri Harus Tingkatkan Daya Saing

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai fenomena SD Negeri yang kekurangan murid menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan pengelola sekolah negeri untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Menurutnya, sekolah negeri kini menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan sekolah swasta yang terus menghadirkan berbagai program unggulan, inovasi pembelajaran, serta fasilitas yang lebih menarik bagi masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada jumlah peserta didik, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan pendidikan sehingga sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama masyarakat.

Dengan evaluasi lintas kementerian yang sedang disiapkan, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sekolah yang sepi murid, tetapi juga memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan dasar di seluruh Indonesia.