Komisi II DPRD Banten Minta Pemprov Percepat Antisipasi Kekeringan, Ribuan Hektare Sawah Mulai Terdampak

 

Ketua Komisi II DPRD Banten, IIp Makmur

 

SERANG, KONTAK BANTEN – Komisi II DPRD Provinsi Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi dampak musim kemarau. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya kekeringan yang dapat mengganggu sektor pertanian dan mengancam ketahanan pangan di Banten.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Iip Makmur, mengatakan pemerintah harus mewaspadai potensi cuaca ekstrem, termasuk prediksi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026.

"Kondisi cuaca ekstrem, termasuk prediksi fenomena El Nino pada 2026, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dinas teknis seperti Dinas Pertanian. Namun mudah-mudahan tidak terjadi," kata Iip di Serang, Senin (27/7/2026).

Minta Wilayah Rawan Kekeringan Dipetakan

Iip menilai langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menyiapkan langkah penanganan lebih cepat sesuai kondisi di masing-masing daerah.

"Pemda harus turun langsung ke lapangan untuk memetakan wilayah yang rawan kekeringan. Dengan begitu, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran," ujarnya.

Pastikan Sarana Pertanian Tersedia

Selain pemetaan, DPRD juga meminta Dinas Pertanian memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, seperti sumur, pompa air, dan alat mesin pertanian, guna membantu petani yang mulai kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengairi sawah.

Menurut Iip, keberadaan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan agar lahan pertanian tetap produktif selama musim kemarau berlangsung.

Optimalkan Asuransi Gagal Panen

Komisi II DPRD Banten juga mendorong pemerintah mengoptimalkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani yang mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan.

"Yang paling utama adalah mengantisipasi sejak dini. Jangan sampai gagal panen menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap ketersediaan pangan masyarakat," tegas Iip.

Libatkan Seluruh OPD

Iip menegaskan penanganan dampak kekeringan tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Pertanian. Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, BPBD, serta OPD terkait lainnya agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.

Meski hingga kini belum menerima laporan resmi dari petani, Komisi II DPRD Banten telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah yang mulai terdampak musim kemarau.

"Kami beberapa hari lalu turun ke lapangan. Salah satunya di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Masyarakat sudah menyampaikan bahwa wilayah mereka mulai mengalami kekeringan," katanya.

Ia berharap hasil pemantauan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan mengganggu produktivitas pertanian.

Hampir 1.900 Hektare Sawah Terdampak

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saiful Bahri Maemun, mengungkapkan hingga 24 Juli 2026, luas lahan sawah yang terdampak kekeringan di Banten telah mencapai 1.892 hektare.

Rinciannya meliputi:

• Kekeringan ringan: 1.221,5 hektare.
• Kekeringan sedang: 285,5 hektare.
• Kekeringan berat: 274 hektare.
• Puso (gagal panen): 111 hektare.

Di sisi lain, sebanyak 40,5 hektare lahan pertanian telah pulih berkat turunnya hujan dan program pompanisasi, sedangkan 625 hektare lainnya dinyatakan pulih karena telah memasuki masa panen.

Saiful memastikan Dinas Pertanian Provinsi Banten terus melakukan pemantauan dan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian.

"Kami sudah melakukan berbagai langkah penanganan dan antisipasi dampak kekeringan. Pemantauan juga terus dilakukan agar penanganan bisa segera dilakukan apabila kondisi semakin meluas," kata Saiful.

Dengan kondisi tersebut, DPRD Banten berharap seluruh OPD terkait bergerak cepat memperkuat upaya mitigasi agar kekeringan tidak berkembang menjadi ancaman serius terhadap produksi pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Banten.