Purbaya Ungkap Rp7 Triliun untuk Perbaiki DTSEN, Keluhan Desil Masyarakat Jadi Sorotan

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keluhan masyarakat terkait penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Keluhan mengenai penetapan desil tersebut ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial. Pemerintah menyebut perbaikan data terus dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Purbaya mengatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu basis dalam menentukan desil masyarakat.

Pemerintah Anggarkan Hampir Rp7 Triliun

Menurut Purbaya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pendataan, survei, serta pemutakhiran DTSEN.

Anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data masyarakat yang menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program pemerintah.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Saat ditanya mengenai besaran anggaran, Purbaya menyebut Kementerian Keuangan mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada BPS.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung program DTSEN dan kegiatan sensus.

"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak," ujarnya.

BPS Dapat Tambahan Anggaran

Purbaya menjelaskan, tambahan anggaran diberikan setelah BPS mengajukan kebutuhan dana untuk memastikan proses pemutakhiran DTSEN dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah, kata dia, memenuhi kebutuhan tersebut agar kualitas data yang digunakan sebagai dasar kebijakan sosial dan ekonomi semakin baik.

"Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," tuturnya.

Purbaya Akui Masih Ada Potensi Kesalahan Data

Meski pemerintah terus melakukan perbaikan, Purbaya mengakui potensi kesalahan dalam proses pendataan atau survei tetap ada.

Menurutnya, kesalahan pada sebagian kecil data merupakan hal yang mungkin terjadi dalam proses survei. Namun, pemerintah menargetkan kualitas DTSEN pada tahun depan menjadi lebih akurat dan rapi.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tandasnya.

Perbaikan DTSEN diharapkan dapat membuat penetapan desil masyarakat semakin sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi sebenarnya, sehingga berbagai program pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.