Diskusi Redaksi Bersama Mahasiswa: 26 Tahun Banten, Pembangunan untuk Siapa?

 

JAKARTA  KONTAK BANTEN — Dua puluh enam tahun perjalanan Provinsi Banten menjadi momentum untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk perayaan dan mengajukan pertanyaan sederhana, tetapi mendasar: sudah sejauh mana cita-cita pembentukan Provinsi Banten benar-benar dirasakan masyarakat?

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu topik dalam Diskusi Redaksi Kontak Banten bersama mahasiswa, yang membahas perjalanan Banten menjelang usia ke-26 pada Oktober 2026.yang jatuh 04 Oktober 2026

Bagi mahasiswa, hari jadi provinsi bukan sekadar perayaan administratif. Usia 26 tahun seharusnya menjadi kesempatan untuk membaca kembali perjalanan Banten, melihat capaian pembangunan, sekaligus membicarakan persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

Pembentukan Provinsi Banten pada 2000 membawa harapan besar. Pemisahan dari Jawa Barat diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, membuka kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, setelah 26 tahun, berbagai pertanyaan mengenai pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah.

Ketimpangan Pembangunan Masih Menjadi Perhatian

Salah satu persoalan yang menjadi bahan diskusi adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Banten bagian utara berkembang menjadi kawasan industri, perdagangan, jasa, transportasi, dan logistik. Kedekatan dengan Jakarta serta keberadaan berbagai kawasan industri membuat wilayah utara memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional.

Sementara itu, sejumlah wilayah di Banten bagian selatan masih menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda, mulai dari konektivitas, infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Persoalan tersebut melahirkan pertanyaan penting:

Apakah pertumbuhan ekonomi Banten sudah berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan?

Pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kawasan industri, proyek infrastruktur, gedung pemerintahan, ataupun nilai investasi.

Pembangunan juga harus dilihat dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Industri Besar, Kesempatan Kerja, dan Nasib Tenaga Lokal

Banten dikenal sebagai salah satu kawasan industri penting di Indonesia.

Namun, keberadaan industri tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan ketenagakerjaan.

Persoalan yang perlu terus dibicarakan adalah bagaimana memastikan masyarakat lokal memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.

Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi dan hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia industri menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan tersebut.

Mahasiswa dalam diskusi juga menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas apabila Banten ingin masyarakat lokal menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketika Proyek Besar Dipertanyakan, UMKM Jangan Sampai Tersisih

Persoalan lain yang muncul dalam diskusi adalah mengenai akses pelaku usaha kecil dan UMKM terhadap proyek serta aktivitas ekonomi di Banten.

Di tengah besarnya anggaran pembangunan dan banyaknya kegiatan pengadaan barang maupun jasa, muncul keluhan dari sebagian pelaku usaha kecil mengenai sulitnya memperoleh akses terhadap pekerjaan pemerintah maupun proyek berskala besar.

Ada pula pembicaraan di kalangan pelaku usaha mengenai dugaan bahwa pekerjaan atau proyek tertentu cenderung berputar pada kelompok atau pelaku usaha yang sama.

Isu tersebut perlu dibuktikan secara terbuka melalui data pengadaan, daftar penyedia, proses tender, serta mekanisme penunjukan dan pelaksanaan proyek.

Sebab, apabila akses terhadap proyek publik benar-benar hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, persoalannya bukan lagi sekadar persaingan usaha.

Dampaknya dapat merembet kepada pelaku UMKM yang berada di lapisan bawah.

UMKM yang seharusnya mendapatkan kesempatan tumbuh justru berpotensi hanya menjadi pelengkap dalam rantai pekerjaan, sementara nilai ekonomi terbesar terkonsentrasi pada pihak tertentu.

Karena itu, transparansi pengadaan menjadi sangat penting.

Masyarakat perlu dapat melihat siapa yang mendapatkan pekerjaan, bagaimana prosesnya, apakah persyaratannya terbuka, serta apakah pelaku usaha kecil dan menengah memperoleh kesempatan yang wajar untuk ikut berkompetisi.

Banyak Potongan, Margin UMKM Semakin Tipis

Dalam diskusi bersama mahasiswa, persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah keluhan mengenai banyaknya potongan yang dirasakan pengusaha UMKM ketika terlibat dalam pekerjaan atau rantai proyek tertentu.

Bagi perusahaan besar, potongan biaya tertentu mungkin masih dapat dihitung sebagai bagian dari struktur bisnis.

Namun bagi UMKM, margin keuntungan yang relatif kecil membuat setiap potongan memiliki dampak yang jauh lebih besar.

Jika nilai pekerjaan sudah kecil, kemudian masih harus menghadapi berbagai biaya, potongan, keterlambatan pembayaran, biaya operasional dan beban lainnya, keuntungan yang tersisa dapat menjadi sangat tipis.

Dalam kondisi tertentu, UMKM akhirnya hanya bekerja untuk mempertahankan arus kas.

Situasi seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Sebab tujuan pemberdayaan UMKM seharusnya bukan hanya membuat pelaku usaha mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memastikan kegiatan ekonomi tersebut memungkinkan mereka tumbuh, memperoleh keuntungan yang wajar, memperluas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.

Jangan Sampai UMKM Hanya Menjadi Penonton

Pembangunan daerah seharusnya menciptakan ekosistem ekonomi yang memungkinkan usaha besar dan usaha kecil berkembang bersama.

Perusahaan besar memiliki kapasitas modal dan teknologi.

Sementara UMKM memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal dan menjangkau masyarakat secara langsung.

Karena itu, kebijakan pembangunan seharusnya tidak menciptakan situasi ketika UMKM hanya menjadi penonton di tengah derasnya proyek pembangunan.

Pemerintah daerah perlu memastikan adanya ruang yang transparan dan kompetitif bagi UMKM.

Mulai dari pengadaan barang dan jasa, kemitraan dengan perusahaan besar, akses pembiayaan, pelatihan, pemasaran hingga digitalisasi usaha.

Jika proyek pembangunan terus meningkat tetapi UMKM lokal tidak mengalami pertumbuhan, maka perlu ditanyakan kembali ke mana sebenarnya manfaat ekonomi pembangunan tersebut mengalir.

Pendidikan Harus Menjadi Jalan Keluar

Pendidikan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi.

Masyarakat Banten membutuhkan akses pendidikan berkualitas yang merata, baik di perkotaan maupun wilayah yang masih tertinggal.

Pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Sekolah vokasi perlu memperkuat keterampilan praktis. Perguruan tinggi perlu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik sekaligus kompetensi yang relevan.

Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan ijazah.

Pendidikan harus menjadi jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Tata Kelola Anggaran Harus Terbuka

Persoalan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola anggaran.

Anggaran daerah merupakan uang publik. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut direncanakan, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.

Transparansi pengadaan menjadi bagian penting dari tata kelola tersebut.

Publik perlu mendapatkan informasi mengenai program, nilai pekerjaan, mekanisme pengadaan, penyedia, serta hasil pekerjaan.

Dengan keterbukaan tersebut, ruang untuk kecurigaan, konflik kepentingan dan praktik tidak sehat dapat dipersempit.

Ukuran keberhasilan bukan hanya serapan anggaran.

Yang lebih penting adalah manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Mahasiswa Perlu Turut Mengawal

Diskusi redaksi bersama mahasiswa juga menempatkan generasi muda bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Mahasiswa memiliki ruang untuk melakukan kajian, mengkritisi kebijakan, menyampaikan gagasan dan mengawal penggunaan anggaran publik.

Kritik berbasis data merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Pemerintah pun perlu membuka ruang dialog dengan mahasiswa, pelaku UMKM, organisasi masyarakat, dunia pendidikan dan kelompok masyarakat lainnya.

Sebab pembangunan Banten tidak mungkin hanya dibicarakan dari ruang pemerintahan.

Pembangunan harus dibicarakan bersama masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.

26 Tahun Banten, Saatnya Bertanya: Pembangunan untuk Siapa?

Dua puluh enam tahun bukan waktu yang singkat.

Banten telah mengalami berbagai perubahan. Infrastruktur berkembang, kawasan ekonomi tumbuh dan berbagai program pembangunan telah dijalankan.

Namun, perjalanan tersebut tetap membutuhkan evaluasi.

Ketimpangan wilayah, persoalan ketenagakerjaan, kualitas pendidikan, akses kesehatan, pemberdayaan UMKM dan tata kelola pemerintahan masih menjadi bagian dari pekerjaan yang harus diselesaikan.

Karena itu, pertanyaan dalam momentum hari jadi ke-26 bukan hanya:

Apa yang sudah dibangun?

Tetapi juga:

Siapa yang paling merasakan manfaat pembangunan tersebut?

Apakah masyarakat kecil ikut tumbuh?

Apakah UMKM memperoleh kesempatan yang adil?

Apakah tenaga kerja lokal mendapatkan ruang?

Apakah proyek pembangunan memberikan efek ekonomi kepada masyarakat sekitar?

Dan yang tidak kalah penting:

Apakah setiap rupiah anggaran publik benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat?

Inilah ruang refleksi yang perlu dibuka.

Banten tidak membutuhkan sekadar perayaan ulang tahun.

Banten membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi pembangunan, membuka data, memperkuat transparansi, memperluas kesempatan usaha, dan memastikan manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Sebab keberhasilan sebuah provinsi bukan hanya terlihat dari gedung, kawasan industri, jalan, atau besarnya investasi.

Keberhasilan pembangunan akan lebih terasa ketika masyarakat Banten memiliki kesempatan yang semakin besar untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, kesempatan usaha dan kehidupan yang layak.

26 tahun Banten adalah momentum untuk bertanya, mengevaluasi dan menentukan arah bersama: Banten dibangun untuk siapa?

Oleh Sharifa Saputri Ketua Kebijakan Publik Jakarta Aktivis Mahasiswa Lintas