JAKARTA, KONTAK BANTEN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan fleksibilitas kepada aparatur sipil negara (ASN) di daerah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga 80 persen.
Kebijakan tersebut dapat diterapkan pemerintah daerah sesuai kondisi dan tingkat kedaruratan wilayah masing-masing. WFH menjadi salah satu langkah antisipasi apabila sebaran abu vulkanik berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk ASN.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kepala daerah memiliki kewenangan menyesuaikan sistem kerja ASN berdasarkan kondisi di lapangan.
“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat. Termasuk juga kegiatan belajar mengajar, dapat dilakukan respons misalnya mengalihkan, untuk mengurangi dampak kesehatan, maupun dampak keamanannya,” kata Tito dalam jumpa pers secara daring, Minggu (6/9/2026).
WFH ASN Bisa Bertahap Mulai 50 Persen
Tito menjelaskan penerapan WFH dapat dilakukan secara bertahap. Pada kondisi tertentu, pemerintah daerah dapat mengurangi kehadiran ASN di kantor hingga sekitar 50 persen.
Apabila risiko kesehatan dan keselamatan semakin tinggi, persentase ASN yang bekerja dari rumah dapat ditingkatkan hingga 75–80 persen.
“Bisa dilakukan sebagian seperti yang sering kita lakukan, misalnya 50 persen, terutama sektor-sektor yang sangat esensial, seperti sektor kesehatan, bidang kesehatan, kemudian pemadam kebakaran. Kemudian yang menangani masalah kelistrikan misalnya, ini harus bisa tetap berjalan,” ujarnya.
Namun, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH secara penuh. Layanan yang bersifat esensial tetap harus berjalan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Petugas kesehatan, pemadam kebakaran, serta petugas yang menangani kelistrikan menjadi contoh sektor yang harus tetap beroperasi.
Kepala Daerah Berwenang Tentukan Penerapan WFH
Menurut Tito, kepala daerah dapat menentukan kebijakan WFH berdasarkan tingkat keterpaparan abu vulkanik dan kondisi kesehatan maupun keamanan masyarakat serta ASN di wilayahnya.
Penetapan kondisi darurat atau emergency menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah penyesuaian aktivitas pemerintahan.
“Kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat, termasuk juga kalau situasi pemerintah kabupaten/kota melihat aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat. Termasuk bagi ASN administrasi negara, bisa terganggu, maka yang dapat dilakukan work from home,” jelas Tito.
Ia menegaskan penerapan sistem kerja fleksibel tidak boleh sampai mengganggu fungsi utama pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga dapat menerapkan sistem pembagian kerja atau shift agar fasilitas pelayanan masyarakat tetap berjalan meski jumlah pegawai yang bekerja secara langsung di kantor dikurangi.
Wilayah Terdampak Terus Dipantau
Kemendagri terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah yang berpotensi terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah wilayah, termasuk Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatera Selatan.
Tito meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi terbaru mengenai aktivitas gunung api, pergerakan abu vulkanik, serta tingkat risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Ini kita harus melakukan komunikasi terus menerus dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau seberapa rawan, terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat, di berbagai sektor. Termasuk sektor yang administrasi pemerintahan,” katanya.
Aktivitas Masyarakat Bisa Disesuaikan
Selain sistem kerja ASN, pemerintah juga dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aktivitas masyarakat apabila kondisi dinilai membahayakan.
Penyesuaian dapat mencakup kegiatan belajar mengajar hingga aktivitas transportasi darat di wilayah yang terdampak abu vulkanik.
Tito menekankan setiap kebijakan harus didasarkan pada kondisi aktual dan informasi dari instansi teknis terkait.
“Kalau itu dianggap perlu, maka yang dapat dilakukan kepala daerah masing-masing,” ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan pola kerja ASN berdasarkan tingkat risiko erupsi, tanpa mengesampingkan keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.(TIM HN)

.gif)