Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Cilegon Tertunggak 3 Bulan, DPRD Desak Pemkot Segera Membayar

 

CILEGON, KONTAK BANTEN — Keterlambatan pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu selama tiga bulan menjadi perhatian DPRD Kota Cilegon. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon didesak segera merealisasikan pembayaran setelah proses evaluasi dan revisi anggaran rampung agar para guru dapat menerima haknya tanpa menunggu lebih lama.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, mengatakan pihaknya telah berupaya mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut, termasuk melalui komunikasi dengan gubernur. Namun, dalam prosesnya, dokumen yang diperlukan saat itu belum diterima oleh pihak gubernur.

Menurut Fauzi, persoalan administrasi dan penganggaran harus segera dituntaskan agar tidak semakin menghambat pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu.

Ia menyebut evaluasi gubernur telah keluar sejak pekan sebelumnya. Selanjutnya, hasil revisi anggaran ditargetkan segera dikirimkan agar dapat digunakan untuk merealisasikan pembayaran.

“Harapan kami dari Fraksi Gerindra, ketika anggaran sudah bisa digunakan, tolong segera didistribusikan. Dibayarkan langsung, jangan sampai para guru harus menunggu lagi,” ujar Fauzi, Selasa (27/10/2026).

DPRD Minta Gaji Segera Dibayarkan

Fauzi menegaskan, gaji merupakan hak para guru yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Karena itu, setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran selesai, Pemkot Cilegon diminta segera membayar tunggakan tanpa kembali melakukan penundaan.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran tidak boleh terus membebani para guru yang tetap menjalankan tugas pendidikan di tengah belum diterimanya hak mereka.

Ia berharap dinas terkait bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera memperkuat koordinasi untuk memastikan ketersediaan anggaran dan mempercepat proses pencairan.

Perencanaan Anggaran Belanja Pegawai Disorot

Selain mendesak pembayaran tunggakan, Fauzi menyoroti perencanaan anggaran belanja pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon. Ia menilai kebutuhan gaji seharusnya dihitung secara matang sejak awal tahun anggaran agar pembayaran tidak bergantung pada penyelesaian anggaran perubahan.

Berdasarkan pengamatannya, terdapat alokasi anggaran gaji pegawai dalam anggaran reguler yang hanya mencakup delapan hingga sepuluh bulan. Sementara itu, kebutuhan pembayaran untuk bulan-bulan berikutnya diharapkan dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan.

Pola perencanaan tersebut dinilai berisiko menimbulkan persoalan apabila pembahasan dan pengesahan anggaran perubahan mengalami keterlambatan.

“Harapan saya, untuk para guru tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji. Pemerintah harus benar-benar merencanakan anggaran. Kalau bisa, anggaran untuk gaji guru sejak awal sudah dialokasikan selama 12 bulan penuh,” tegasnya.

Fauzi menilai, penganggaran gaji selama satu tahun penuh diperlukan untuk memberikan kepastian pembayaran sekaligus mencegah terulangnya tunggakan akibat kekurangan alokasi anggaran.

Anggaran 2027 Harus Jadi Bahan Evaluasi

Fauzi juga mengingatkan agar persoalan keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu tidak kembali terjadi pada tahun anggaran 2027.

Pembahasan anggaran reguler tahun depan yang direncanakan mulai November harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi perencanaan belanja pegawai, termasuk memastikan kebutuhan gaji guru telah diperhitungkan selama 12 bulan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun proyeksi belanja pegawai secara cermat dengan mempertimbangkan seluruh kewajiban pembayaran selama satu tahun anggaran.

“Ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Perencanaan anggaran harus dilakukan dengan baik agar persoalan keterlambatan pembayaran gaji tidak kembali terulang,” ujarnya.

Ia menekankan, koordinasi antara dinas terkait dan BPKAD menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki perencanaan anggaran sekaligus memastikan ketersediaan dana bagi pembayaran gaji.

Fauzi berharap Pemkot Cilegon segera menuntaskan pembayaran gaji yang tertunggak selama tiga bulan dan menjadikan persoalan tersebut sebagai evaluasi dalam penyusunan anggaran berikutnya.

Dengan perencanaan yang lebih matang dan alokasi anggaran yang memadai, hak guru PPPK paruh waktu diharapkan dapat dibayarkan tepat waktu sehingga para tenaga pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang.