Prabowo Targetkan Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga pada 2027, Ekonomi Daerah Jadi Fokus

 JAKARTA, KONTAK BANTEN – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran dana hingga Rp400 triliun kepada sekitar 28 juta keluarga pada 2027. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga di daerah terpencil dan tertinggal, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Target tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menegaskan, perluasan penyaluran dana menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan di daerah-daerah tertinggal,” kata Prabowo.

Ia menyebut program tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Meski demikian, pemerintah belum merinci skema penyaluran, komposisi dana, maupun mekanisme pembiayaan yang akan digunakan untuk merealisasikan target tersebut.

“Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, 28 juta keluarga,” sambungnya.

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperluas penyaluran kredit bagi masyarakat. Ia mengapresiasi capaian program pembiayaan yang telah berjalan dan mendorong agar jangkauan penerima manfaat terus ditingkatkan.

“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit untuk rakyat, dan kita juga akan masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp53 triliun yang penerima manfaat adalah sekitar 2 juta warga kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan, penyaluran kredit dan pembiayaan daerah mencapai Rp53 triliun dengan 2,1 juta penerima manfaat selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Program tersebut melibatkan 350 pelaku usaha jasa keuangan serta bank pembangunan daerah. Selain itu, penyaluran kredit dan pembiayaan untuk melawan praktik rentenir tercatat mencapai Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.

Sementara itu, pembiayaan untuk sektor-sektor prioritas mencapai Rp5,4 triliun dengan jumlah penerima lebih dari 103.000 debitur.

Prabowo menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga harus tercermin dalam peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat.

“Kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” tegasnya.

Selain memperluas akses pembiayaan, Presiden juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara cermat agar kekayaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, berdasarkan kajian, lima konsesi memiliki potensi cadangan bernilai hingga Rp5.400 triliun atau setara 300 miliar dolar AS. Namun, ia mengingatkan bahwa nilai tersebut masih berupa potensi yang tersimpan di dalam bumi dan belum sepenuhnya menjadi manfaat ekonomi nyata.

“Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah, tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya. Sekarang tinggal kita pemerintah,” kata Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan konsesi pengelolaan sumber daya alam. Kemampuan dan kelayakan pihak penerima, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama agar pengelolaan kekayaan negara berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi rakyat.

“Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi, kita harus teliti. Yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga meminta para kepala daerah agar tidak khawatir mengenai dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menjanjikan aliran dana ke kabupaten dan provinsi akan ditingkatkan, seiring dengan upaya pemerintah memperkuat pembangunan berbasis daerah.

“Para bupati dan para gubernur, jangan khawatir, saudara-saudara. Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu, ya nanti saya buktikan uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada sebelum ini,” katanya.

Prabowo meyakini penyaluran dana ke daerah akan semakin besar pada tahun mendatang. Pemerintah, kata dia, akan memperluas pembiayaan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi dari tingkat bawah agar manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

“Tahun akan datang saya yakini akan lebih banyak kita salurkan. Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat, tujuan kita rakyat sejahtera, saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan ke depan akan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi setiap daerah, termasuk melalui penguatan ekonomi masyarakat dan perluasan akses terhadap pembiayaan.

“Kita akan fokus sekarang menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas, kita mau gerakkan dari bawah, dari daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Pada akhir acara, Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga (DNKK) yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene bersama sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prosesi tersebut sekaligus menutup Rakornas TPAKD 2026 yang dihadiri para kepala daerah, penerima manfaat pembiayaan, penyedia layanan pembiayaan, serta jajaran pejabat negara dan pimpinan lembaga.

Melalui target penyaluran dana Rp400 triliun pada 2027, pemerintah mendorong perluasan akses keuangan dan penguatan ekonomi dari tingkat daerah. Realisasi program tersebut akan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembiayaan benar-benar menjangkau masyarakat sasaran dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.(tim)