Refleksi 26 Tahun Banten: Ketika Kemajuan Belum Sepenuhnya Menjadi Kesejahteraan !

 

 CATATAN REDAKSI KONTAK BANTEN – Dua puluh enam tahun bukan waktu yang singkat.

Banten telah melewati perjalanan panjang sejak berdiri sebagai provinsi. Jalan dibangun, kawasan industri tumbuh, pusat perdagangan berkembang, investasi datang, gedung-gedung pemerintahan berdiri, dan berbagai program pembangunan terus diluncurkan.

Namun di tengah perayaan HUT ke-26 Provinsi Banten, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama:

Apakah kemajuan Banten sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat?

Pertanyaan ini bukan untuk mengurangi rasa bangga terhadap Banten. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan agar peringatan hari jadi tidak berhenti pada seremoni, slogan, spanduk, dan pidato.

Tema HUT ke-26 Provinsi Banten tahun ini adalah “Banten Bergerak, Maju Berdampak.” Pemerintah Provinsi Banten menyatakan pembangunan diarahkan agar dampaknya dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Kata “berdampak” menjadi sangat penting.

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak jalan yang dibangun, berapa banyak program dibuat, atau berapa banyak anggaran yang terserap.

Ukuran akhirnya adalah sederhana:

Apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah anak-anak Banten mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah pelayanan kesehatan semakin dekat? Apakah petani, nelayan, buruh dan pelaku UMKM semakin sejahtera? Apakah masyarakat desa memperoleh kesempatan ekonomi yang sama dengan masyarakat di kawasan perkotaan dan industri?

Banten Tumbuh, Tetapi Pekerjaan Rumah Belum Selesai

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Banten pada semester I 2026 tumbuh 5,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan dengan tingkat yang sama.

Pada Maret 2026, BPS mencatat masih terdapat sekitar 746,73 ribu penduduk miskin di Banten, atau 5,38 persen dari total penduduk. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 berada di angka 6,48 persen.

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik.

Di balik angka itu terdapat keluarga yang masih menghitung uang belanja dari hari ke hari.

Ada anak muda yang telah lulus sekolah tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Ada orang tua yang harus memilih antara membayar kebutuhan pendidikan anak atau memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ada pekerja yang sudah bekerja tetapi penghasilannya belum cukup untuk memberikan rasa aman bagi keluarganya.

Dan ada masyarakat di wilayah yang secara geografis masih jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, refleksi 26 tahun Banten harus membawa kita pada kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan sosial.

Ketimpangan Tidak Selalu Terlihat dari Gedung Tinggi

Banten mempunyai kawasan industri besar, pusat perdagangan, kawasan perumahan, pelabuhan, bandara dan berbagai pusat ekonomi.

Tetapi pembangunan yang terlihat secara fisik belum tentu menggambarkan kondisi sosial seluruh masyarakat.

Ketimpangan dapat terlihat dari perbedaan akses.

Akses terhadap pekerjaan.

Akses terhadap pendidikan berkualitas.

Akses terhadap pelayanan kesehatan.

Akses terhadap transportasi.

Akses terhadap modal usaha.

Bahkan akses terhadap birokrasi yang cepat dan adil.

BPS mencatat Gini Ratio Banten pada Maret 2026 sebesar 0,312. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,330, tetapi ketimpangan distribusi pengeluaran tetap menjadi bagian dari realitas sosial yang harus diperhatikan dalam pembangunan.

Maka pembangunan Banten tidak cukup hanya berbicara tentang seberapa cepat provinsi ini bergerak.

Yang lebih penting adalah:

Siapa yang ikut bergerak dan siapa yang masih tertinggal?

Reformasi Birokrasi Jangan Berhenti Menjadi Proyek Administrasi

Persoalan berikutnya adalah reformasi birokrasi.

Selama bertahun-tahun reformasi birokrasi menjadi istilah yang sangat sering terdengar. Ada indeks, evaluasi, aplikasi, laporan kinerja, indikator, target dan berbagai dokumen administrasi.

Semua itu memang diperlukan.

Tetapi reformasi birokrasi akan kehilangan maknanya apabila masyarakat hanya merasakan perubahan pada meja administrasi, sementara persoalan mereka tidak kunjung selesai.

Pemerintah Provinsi Banten sendiri pada evaluasi SAKIP 2026 mendapat penekanan dari Kementerian PANRB agar program, anggaran dan kerja perangkat daerah dapat dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Bahkan evaluator menegaskan bahwa SAKIP tidak semestinya berhenti pada kelengkapan dokumen atau pencapaian nilai, tetapi harus menunjukkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Ini harus menjadi alarm sekaligus kesempatan untuk melakukan pembenahan.

Reformasi birokrasi bukan proyek untuk mendapatkan penghargaan.

Reformasi birokrasi seharusnya menjadi jalan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan adil.

Jangan sampai reformasi birokrasi hanya menghasilkan banyak dokumen, tetapi sedikit perubahan.

Jangan sampai masyarakat mengenal pemerintah hanya ketika membutuhkan tanda tangan, surat, izin atau bantuan.

Birokrasi seharusnya hadir sebelum masyarakat harus berteriak.

Jangan Sampai Anggaran Hanya Berputar di Lingkaran Elite

Ada persoalan lain yang juga patut menjadi bahan perenungan.

Pembangunan membutuhkan anggaran besar. Anggaran negara dan daerah harus digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, masyarakat berhak bertanya:

Untuk siapa pembangunan itu dirancang?

Pertanyaan ini bukan berarti menuduh bahwa seluruh kebijakan hanya menguntungkan elite.

Tetapi pemerintah perlu memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya didominasi oleh mereka yang memiliki akses kuat terhadap kekuasaan, modal dan jaringan politik.

Masyarakat kecil harus mempunyai ruang yang sama untuk menyampaikan kebutuhan.

Petani harus didengar.

Nelayan harus didengar.

Buruh harus didengar.

Guru harus didengar.

Pelaku UMKM harus didengar.

Mahasiswa dan pemuda harus didengar.

Masyarakat desa harus didengar.

Kelompok penyandang disabilitas harus didengar.

Dan masyarakat miskin harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek pendataan.

Sebab pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan untuk masyarakat, tetapi pembangunan bersama masyarakat.

Kesejahteraan Bukan Sekadar Bantuan

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang tersebut masih berlaku dan menjadi salah satu dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Semangat kesejahteraan sosial seharusnya diterjemahkan secara lebih konkret dalam kebijakan daerah.

Banten membutuhkan kebijakan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat bantuan ketika masyarakat sudah jatuh miskin.

Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan.

Bagaimana anak-anak keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak.

Bagaimana lulusan sekolah memperoleh keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Bagaimana UMKM memperoleh akses pembiayaan dan pasar.

Bagaimana petani mendapatkan kepastian pasar.

Bagaimana nelayan memperoleh perlindungan ekonomi.

Bagaimana pekerja memperoleh kesempatan kerja yang layak.

Bagaimana masyarakat desa mendapatkan infrastruktur dan layanan publik yang setara.

Dengan kata lain, kesejahteraan harus dibangun dari hulu sampai hilir.

Perlukah Banten Memiliki Kebijakan Kesejahteraan yang Lebih Terintegrasi?

Di sinilah momentum HUT ke-26 dapat menjadi ruang untuk membicarakan gagasan yang lebih besar.

Banten dapat terus memperkuat kebijakan daerah yang secara khusus mengintegrasikan agenda pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, pemberdayaan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Bukan sekadar program yang berdiri sendiri-sendiri.

Satu keluarga miskin tidak membutuhkan sepuluh program yang berjalan sendiri-sendiri.

Keluarga tersebut membutuhkan pemerintah yang mampu melihat persoalannya secara utuh.

Jika anaknya putus sekolah, pemerintah harus mengetahui mengapa.

Jika orang tuanya menganggur, harus diketahui penyebabnya.

Jika rumahnya tidak layak, harus ada intervensi.

Jika tidak mempunyai akses kesehatan, harus ditemukan hambatannya.

Jika mempunyai usaha kecil tetapi tidak berkembang, harus diketahui persoalannya.

Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan yang menyentuh manusia, bukan hanya menyentuh angka dalam laporan.

26 Tahun Banten, Saatnya Mengukur Pembangunan dari Wajah Rakyat

HUT ke-26 seharusnya tidak hanya menjadi momentum melihat apa yang telah dibangun.

Tetapi juga melihat siapa yang belum menikmati pembangunan.

Banten tidak kekurangan potensi.

Banten memiliki kawasan industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, jasa, pendidikan dan sumber daya manusia.

Yang menjadi pekerjaan rumah adalah memastikan seluruh potensi tersebut menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena provinsi tidak dibangun hanya oleh pemerintah.

Banten dibangun oleh jutaan masyarakat yang setiap hari bekerja, berdagang, mengajar, bertani, melaut, mengemudi, membuka usaha, mengurus keluarga dan menjaga kehidupan sosial.

Mereka adalah wajah sebenarnya dari Banten.

Maka setelah pesta ulang tahun selesai, spanduk diturunkan, panggung dibongkar dan ucapan selamat berhenti bermunculan, pekerjaan yang sesungguhnya baru dimulai.

Bagaimana membuat masyarakat Banten semakin sejahtera?

Bagaimana membuat anak petani mempunyai kesempatan yang sama dengan anak orang kaya?

Bagaimana membuat anak buruh mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi?

Bagaimana memastikan masyarakat desa tidak menjadi penonton ketika investasi datang ke daerahnya?

Dan bagaimana memastikan birokrasi bekerja untuk kepentingan publik, bukan sekadar mengejar angka kinerja?

Banten Maju Harus Berarti Banten yang Merata

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Banten tidak seharusnya hanya dilihat dari gedung yang menjulang, kawasan industri yang berkembang atau pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam statistik.

Ukuran paling sederhana adalah wajah masyarakatnya.

Jika masyarakat miskin semakin berkurang, pekerjaan semakin tersedia, pendidikan semakin mudah dijangkau, pelayanan kesehatan semakin dekat, usaha rakyat semakin berkembang dan birokrasi semakin mudah ditemui, maka kata “berdampak” benar-benar memiliki makna.

Tetapi jika sebagian masyarakat masih merasa jauh dari kesempatan, jauh dari pelayanan dan jauh dari manfaat pembangunan, maka pekerjaan rumah Banten masih panjang.

26 tahun Banten bukan sekadar usia.

Oleh Heni Saputri Ketua Jaringan Mahasiswa Lintas Jakarta