< >

Notification

×

Iklan

Iklan

🌤️ Info Cuaca & Gempa
Cuaca Banten
Sumber: BMKG
Gempa Terkini

Tag Terpopuler

Andra Soni Dorong Warga Binaan di Banten Diterima Masyarakat dan Punya Keterampilan

Sabtu, 14 November 2026 | Sabtu, November 14, 2026 WIB | Last Updated 2026-11-14T02:31:50Z

 


 

SERANG, KONTAK BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendorong penguatan program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar dapat kembali diterima masyarakat, memiliki keterampilan, serta mandiri secara ekonomi setelah menjalani masa pidana.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, keberhasilan reintegrasi sosial tidak bisa hanya dibebankan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pelatihan, hingga elemen masyarakat.

Menurut Andra, reintegrasi sosial bukan sekadar mengembalikan warga binaan ke lingkungan tempat tinggalnya. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan mereka memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, mendapatkan pekerjaan, membangun kemandirian ekonomi, dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

“Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab,” kata Andra, Jumat (13/11/2026).

Warga Binaan Perlu Keterampilan dan Penerimaan Masyarakat

Andra mengungkapkan, masih banyak warga binaan yang setelah bebas menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya belum siap secara mental, minim keterampilan kerja, serta mengalami stigma atau penolakan dari lingkungan masyarakat.

Karena itu, program reintegrasi sosial harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Ia menilai, pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) harus terhubung dengan kehidupan nyata setelah warga binaan kembali ke masyarakat.

“Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana,” jelasnya.

Peran Bapas Semakin Strategis

Andra juga menyoroti semakin pentingnya peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026.

Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah alternatif pemidanaan, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Menurutnya, perubahan kebijakan tersebut menuntut penguatan koordinasi dan kerja sama antarlembaga agar pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dapat berjalan efektif.

Andra berharap kerja sama lintas sektor tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan melalui program yang jelas, terukur, serta memiliki pembagian tugas dan evaluasi berkala.

Pemprov Banten Salurkan Bantuan Rp6,15 Miliar

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat, Pemprov Banten melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang 2025 hingga 2026.

Andra berharap, pendekatan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi salah satu upaya membantu warga binaan dan keluarganya membangun kehidupan yang lebih baik.

Ia menilai, keberhasilan reintegrasi sosial juga memiliki dampak luas terhadap keamanan dan pembangunan daerah. Selain menekan angka pengulangan tindak pidana atau residivisme, penerimaan masyarakat terhadap mantan warga binaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Kondisi tersebut dinilai turut mendukung iklim investasi di Banten. Terlebih, ekonomi Provinsi Banten tumbuh 5,72 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

FORIS 2026 Perkuat Kerja Sama Lintas Sektor

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, sependapat bahwa reintegrasi sosial membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat dilaksanakan Bapas secara mandiri.

Ia berharap kegiatan FORIS 2026 mampu menghasilkan gagasan strategis untuk meningkatkan kualitas pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten,” ujar Lili.

Sebagai informasi, kegiatan FORIS 2026 diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor yang melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta DP3AKB Kota Serang.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan warga binaan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memperoleh pembinaan, pelatihan keterampilan, pendampingan, dan dukungan sosial sehingga mampu kembali menjalani kehidupan secara produktif di tengah masyarakat.(TIM0

Level Pembaca
Peraturan Sistem
Sistem berjalan otomatis saat pembaca berada di halaman artikel.
Setiap satu menit membaca mendapatkan sepuluh poin pengalaman.
Jika mencapai seratus poin maka level naik otomatis.

Struktur Level:
Level 0 Pengunjung Baru
Level 1 sampai 2 Pembaca Pemula
Level 3 sampai 5 Pembaca Aktif
Level 6 sampai 9 Pembaca Setia
Level 10 sampai 14 Kontributor
Level 15 ke atas Master Berita
Tulis Komentar
Komentar Pembaca
×
Berita Terbaru Update