![]() |
| KPK Geledah Rumah Pejabat PUPR Bengkulu Terkait Temuan Uang Sebesar 4 Miliar |
BENGKULU, KONTAK BANTEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu berinisial N sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (5/11/2026) tersebut difokuskan untuk mendalami temuan uang tunai sebesar Rp4 miliar di rumah N saat KPK melakukan penggeledahan pada Juli 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik meminta keterangan N mengenai asal-usul uang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut.
“Saksi didalami terkait dengan uang-uang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Selain menelusuri asal-usul uang Rp4 miliar, penyidik juga menggali informasi mengenai penerimaan uang yang diduga diterima N selama menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
Berawal dari OTT Bupati Rejang Lebong
Kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Pada 11 Maret 2026, KPK menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Penyidikan kemudian berkembang setelah KPK menemukan indikasi keterlibatan pihak lain dan melakukan penelusuran terhadap sejumlah lokasi serta pihak yang diduga berkaitan dengan perkara.
Pada 20 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut.
Enam hari kemudian, tepatnya 26 Juli 2026, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Kota Bengkulu. Lokasi yang diperiksa antara lain kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah, serta rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu berinisial N.
Dari penggeledahan di rumah N, penyidik menyita uang tunai senilai Rp4 miliar. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru
Pengembangan penyidikan kembali berlanjut pada 20 Oktober 2026. KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.
Keduanya adalah Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang, Eko Yusanto, dan B. Daditama.
B. Daditama diketahui merupakan mantan Wakil Ketua I DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Rejang Lebong. Ia juga pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada periode Maret hingga September 2025.
Pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri aliran uang dan kemungkinan keterkaitan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.
KPK masih mendalami asal-usul uang Rp4 miliar yang ditemukan di rumah N serta penerimaan uang yang diduga berkaitan dengan jabatannya. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.(tim)

.gif)