JAKARTA KONTAK BANTEN – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Keputusan tersebut membuat agenda pengisian jabatan Wakil Presiden mundur satu pekan dari jadwal semula yang direncanakan pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal tersebut disepakati dalam rapat gabungan yang dihadiri pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (16/11/2026).
Menurut Muzani, penundaan dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta perubahan jadwal sidang paripurna. Presiden masih membutuhkan waktu untuk melakukan komunikasi dan meminta pertimbangan sejumlah pihak terkait penentuan calon Wakil Presiden.
Pihak-pihak yang dimaksud meliputi partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh yang dinilai perlu dimintai pertimbangan.
“Presiden juga meminta pertimbangan dari partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh terkait penentuan calon Wakil Presiden. Berbagai persiapan untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden tersebut masih memerlukan waktu,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, Presiden dijadwalkan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR pada 2 Desember 2026. Namun, dengan adanya permintaan penundaan tersebut, MPR menyepakati pelaksanaan sidang paripurna digeser menjadi 9 Desember 2026.
Muzani menjelaskan, sidang paripurna nantinya akan mencakup seluruh rangkaian proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, mulai dari pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan calon yang terpilih.
“Mulai dari pemilihan hingga pengesahan dan pelantikan Wakil Presiden terpilih,” ucapnya.
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc Beranggotakan 36 Orang
Selain menetapkan perubahan jadwal, rapat gabungan MPR juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden.
Panitia tersebut akan diketuai Bambang Wuryanto dengan didampingi dua wakil ketua. Keanggotaannya berjumlah 36 orang yang berasal dari unsur fraksi dan kelompok DPD.
Pembentukan panitia ad hoc tersebut menjadi bagian dari persiapan kelembagaan MPR agar seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Tim Verifikasi Disiapkan untuk Proses Pemilihan
MPR juga membentuk tim verifikasi yang akan dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat. Sementara itu, Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua tim.
Tim tersebut turut diperkuat seorang sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan. Keberadaan tim verifikasi menjadi bagian dari persiapan untuk mendukung proses pemilihan Wakil Presiden di MPR.
Muzani mengatakan, pemilihan Wakil Presiden melalui MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi.
Karena itu, menurutnya, diperlukan persiapan lebih matang, termasuk penyesuaian terhadap mekanisme dan tahapan pelaksanaan sidang.
Dengan perubahan jadwal menjadi 9 Desember 2026, MPR memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan seluruh tahapan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden agar proses tersebut dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.TMM

.gif)