Mutasi Jadi Perhatian KPK

 

SERANG, (KB).-Proses mutasi pejabat dalam rangka pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) di Banten akan menjadi perhatian pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengarahan dan diskusi bersama bupati/wali kota yang digelar di Aula Setda Pemprov Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (24/1/2016) hari ini. Dalam pengarahan tersebut, pihak KPK mengumpulkan pimpinan daerah se-Banten. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan membenarkan terkait agenda KPK tersebut. Acara tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut rencana aksi pihak KPK yang dilakukan di Banten. "Ya rencana aksi sudah kami penuhi semua, sesuai arahan KPK. Bahkan, besok (hari ini) juga kami diundang KPK. Kami sudah membangun kesepakan dan kesepahaman dengan KPK," katanya seusai pelantikan pejabat eselon II dan III, Senin (23/1/2017).Hal hampir senada dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta, bahwa salah satu agenda acara tersebut, adalah pengarahan dan diskusi terkait dengan OPD baru dan pengisian jabatannya. “Pengarahan KPK soal OPD baru dan pengisian jabatannya serta beberapa hal lainnya,” ujarnya. Setelah pengarahan dan diskusi tentang OPD baru, ucap dia, akan dilanjutkan dengan workshop sehari kemudian. Acara tersebut diikuti kepala Bappeda, Inspektorat, SKPD Perizinan, dan lainnya dari kabupaten/kota. “Rabu-nya (besok), dilanjutkan workshop,” tuturnya.Tindak lanjutKetua DPRD Banten, Asep Rahmatullah menuturkan, undangan tersebut menindaklanjuti surat pimpinan KPK nomor-B-289/10-16/01/2017, tertanggal 13 Januari 2017. "Ya KPK kan sedang ada program pencegahan korupsi di Banten melalui Tim Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi). Tentu kami mendukung apa yang diarahkan KPK," katanya ditemui di ruang kerja, kemarin. Menurut dia, ada 10 orang yang diundang pada kegiatan tersebut. Selain dia sendiri, juga empat Wakil Ketua DPRD, yakni Adde Rosi Khoerunnisa, Ali Zamroni, Muflikhah, dan Nuraeni. Sementara, lima lainnya merupakan ketua komisi. "Jadi, ini undangannya untuk pimpinan dewan," ujarnya.Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten, Deden Apriandhi saat dikonfirmasi mengatakan, agenda tersebut akan dibuka Plt Gubernur Banten dan akan dihadiri pimpinan KPK. Namun, dia tidak menyebutkan siapa pimpinan KPK yang akan hadir. "Saya belum dapat info lebih lanjut siapa yang akan hadir, tapi yang jelas mengundang dari kabupaten/kota juga (bupati/wali kota), sekda kabupaten/kota, dan para kepala SKPD pemprov," ucapnya yang kemarin baru saja dilantik menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora).