Dorong Transparansi, Rano: Pengelolaan Pemerintahan Harus Berbasis Elektronik

 

SERANG, (KB).-Calon Gubernur (Cagub) Banten nomor urut 2 Rano Karno, akan terus mendorong transparansi dalam setiap perencanaan program dan anggaran atau kegiatan Pemerintah Provinsi Banten. Hal itu sebagai salah satu langkah di tengah kemajuan teknologi dengan berbasis elektronik. "Dengan kemajuan teknologi saat ini, transparansi Pemerintah Provinsi Banten harus sudah memanfaatkan berbasis elektronik," ujarnya seusai menghadiri acara talkshow di salah satu stasiun televisi, di Kedoya Jakarta Barat. Kamis (2/2/2017).Salah satu yang sudah dilakukan oleh Rano Karno saat masih menjabat sebagai Gubernur Banten yaitu dengan merumuskan e-DRPK atau Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan berbasis Elektronik melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten. Sementara untuk memantau keuangan secara transparan, Pemprov Banten telah memanfaatkan dan e-Simda yang merupakan akses untuk memantau keuangan daerah yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  "Kami sudah melakukan e- DRPK yang dilakukan oleh Bappeda Banten dan juga e-Simda yaitu keuangan bisa termonitor oleh BPKP atau kita sebut e-Budgeting," ucapnya.Meski begitu, Rano mengungkapkan, e-DRPK dan e- SIMDA belum bisa diakses oleh masyarakat umum dan hanya lingkungan diakses oleh internal SKPD Banten saja. Namun, Rano berjanji akan terus menyempurnakan kedua hal tersebut agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat Banten. " Kita mesti melibatkan partisipasi publik agar transparan. Kita mesti buatkan kanalnya," tutur Rano. "Memang keduanya baru bisa diakses oleh SKPD saja. Artinya, perlu penyempurnaan sehingga masyarakat betul-betul melihat transparansi yang ada di Pemerintahan Provinsi Banten," katanya. Rano berharap dengan adanya transparansi berbasis daring tersebut mampu membawa Banten ke arah yang lebih baik dan tidak lagi kecurangan seperti korupsi."Tentu kita berharap dengan adanya transparansi sehingga tidak ada lagi praktik-praktik korupsi atau kecurangan yang merugikan rakyat Banten, " tuturnya.