Rakyat Diam Bukan Berarti Tak Bersuara .....

 

 Oleh : Ir Hadi Wijaksono 

  Pengamat Kebijakan Publik dan Aktif di LIPI

Derita Rakyat semakin menjadi-jadi. Harga tarif listrik meningkat drastis, khusus untuk kelompok daya 900 volt ampere (VA). Tarifnya embali mengalami kenaikan tarif sekitar 30 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Banyak yang tidak tahu bahwa ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016, pencabutan subsidi bagi pelanggan 900 VA dilakukan secara bertahap, yakni pada awal Januari, Maret , dan Mei 2017.

Jadi, kenaikan ini sebenarnya sudah dimulai dari Bulan Januari, yang merupakan tahap pertama. Kemudian tahap kedua di bulan Maret kemaren, yang naik 31 % dan membuat sejumlah rakyat sudah menjerit. Dan dibulan Mei ini adalah tahap ketiga dengan kenaikan 30%, yang tentunya akan membuat rakyat semakin tercekik.

Di tengah tercekiknya rakyat Indonesia dengan harga tarif Listrik yang naik, yang pastinya akan semakin menguras kantong mereka yang sudah sangat-sangat tipis, para anggota DPR malah “asyik” mengkaji masalah hak angket DPR terhadap KPK. Seharusnya mereka berjuang demi kepentingan rakyat, mempertanyakan hal ini, bukan malah menyelamatkan beberapa oknum di antara mereka saja, yang terjerat masalah korupsi kasus e-KTP. Okelah mereka ingin menghilangkan stigma di masyarakat bahwa KPK bukanlah lembaga suci. Tapi lihatlah prioritas terlebih dahulu. Ini rakyat sedang tercekik dengan nilai uang yang semakin rendah, kemudian nilai harga yang semakin meninggi, mencekik leher mereka. Dalam masalah hak angket ini sebenarnya nyata sekali, banyak yang berkepentingan politik disini, menyelamatkan dirinya yang sudah terjaring dalam kasus.

Tobatlah, pak…

Rakyat diam, bukan berarti tidak bersuara, bapak-bapak yang ada di DPR dan bapak-bapak yang ada di pemerintahan. Rakyat diam karena sudah capek dengan kezaliman-kezaliman yang ada. Bukannya semakin sejahtera, maka semakin menderita. Padahal pemerintah itu ada, kata salah seorang pakar politik dalam kajian Islam Ibn Khaldun, untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya. Jikalau sejahtera tidak ada, malah yang ada derita, maka perlu dipertimbangkan ucapan yang dulu pernah disampaikan Buya Syafii Maarif, yaitu dihilangkan saja pemerintahan INdonesia ini selama satu atau dua generasi, agar muncul generasi baru yang bebas dari virus tularan korupsi.

Rakyat diam bukan berarti tidak bersuara, bapak-bapak yang di DPR dan bapak-bapak yang di pemerintahan, mengutip kata-kata Shams Tabrizi, seorang bijak, penyair, ahli sufi, dan guru dari Jalaluddin al-Rumi, bahwa diam itu bukan tanpa suara. Ia ada suaranya. Hanya saja dibutuhkan ruh untuk memahaminya.

Adakah ruh bapak-bapak di DPR dan bapak-bapak di pemerintahan terhadap derita rakyatnya?
Entahlah, ruh itulah yang menggerakkan. Atau jangan-jangan, rasa itu sudah mati tertutupi dosa kezaliman diri