Ditenggat Hari Ini, Palang Pintu Kereta Api Belum Rampung

SERANG, (KB).- Pemasangan palang pintu kereta api (KA) sementara dan rambu-rambu di 17 perlintasan KA di Kota Serang hingga Senin (17/7/2017) belum seluruhnya rampung. Sementara, tenggat waktu yang diberikan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berakhir (Selasa (18/7/2017) hari ini. Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) bekerja sama dengan Polres Serang Kota dan pihak terkait lainnya memaksimalkan upaya mengejar target hingga selesai saat batas waktu.

Diketahui sebelumnya, Pemkot Serang ditenggat atau diberi batas waktu selama sepekan terhitung mulai Senin hingga Selasa (11-18/7/2017) untuk mengamankan 17 titik perlintasan KA liar atau tidak berizin yang ada di wilayah Kota Serang. Pengamanan dilakukan dengan melengkapi rambu-rambu, membuat dua palang pintu, dan menyiapkan penjaga di masing-masing perlintasan KA, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka perlintasan akan ditutup langsung pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Hal tersebut disampaikan Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Edi Nur Salam saat meninjau lokasi kecelakaan di perlintasan KA di Kampung Cikucing/Sirnarasa, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Selasa (11/7/2017).
Kepala Dishub Kota Serang, Mujimi menuturkan, terkait perlintasan KA, pihak Dishub sudah memasang rambu-rambu dan diupayakan selesai pada Selasa (18/7/2017). “Hari ini (kemarin) hanya beberapa titik yang belum selesai, titiknya mana saja saya belum dapat laporan datanya. Tapi, diupayakan Selasa (18/7/2017) itu selesai semua pemasangan rambu,” katanya.

Menurut dia, pihaknya sempat mengalami kendala untuk pemasangan rambu, selain tidak dianggarkan, mencari pengusaha pembuat rambu lalu lintas juga cukup sulit. “Untuk rambu itu kami sempat mencari-cari juga pengusahanya, jadi nunggu barangnya juga. Jadi, untuk rambu-rambu, kalau yang sama sekali gak ada itu di pasang baru, kalau yang sudah ada diberdayakan, yang bisa diperbaiki ya diperbaiki,” ujarnya.  Selain itu, ucap dia, pihaknya juga sudah mengajukan anggaran di APBD Perubahan 2017 untuk honorarium penjaga perlintasan KA. Namun untuk sementara, penjagaan dilakukan sukarelawan dari masyarakat sekitar yang bersedia menjaga perlintasan. “Saya hari ini belum cek hasil pendataan sukarelawan penjaga perlintasan yang dilakukan kabid,” tuturnya.

Ia mengatakan, dalam penyelesaian hal tersebut, pihak Dishub juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, di antaranya Polres Serang Kota. “Ini kan tidak bisa dikerjasamakan seluruhnya oleh Dishub, kami koordinasi juga dengan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, Dishub konsen kekaitan rambu-rambu dan proses penyediaan anggaran untuk penjagaan. Untuk palang pintu itu diswadayakan, karena rencananya polresta juga ingin ada lomba pembuatan palang pintu di 17 perlintasan, jadi swadaya masyarakat,” katanya.

Terlambat

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dishub Kota Serang, Herman Gunawan menuturkan, pemasangan rambu-rambu ditargetkan selesai Senin (17/7/2017), kendala dalam pemasangan rambu-rambu, di antaranya alat terlambat datang. “Jadi, ada jalan yang di hotmix, sehingga saat bawa alat lama, tapi kami targetkan rambu sudah terpasang sebelum Selasa (18/7/2017),” ujarnya.  Rambu yang dipasang, ucap dia, berupa peringatan dalam bentuk gambar kereta api, kemudian rambu yang berikan informasi pemberhentian ketika ada kerreta, yaitu lambang stop, beri peringatan jarak sebelum kereta dan menyatakan, bahwa ada rel kereta yang dilambangkan tanda seru, memberitahukan, bahwa kereta melintasi jalan yang dilalui pengendara mobil atau motor peringatannya ada gambar rambu kereta api bentuk palang.

Sementara, Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Kota Serang, Herunajaya mengatakan, pihak Dishub mengajukan anggaran untuk honorarium tenaga harian lepas penjaga perlintasan KA di APBD Perubahan, anggaran yang diajukan sekitar Rp 561 juta, untuk lima bulan diajukan, dengan jumlah penjaga 68 orang. “Per orang honorariumnya diajukan Rp 1.650.000 per bulan itu sesuai SSH (standar satuan harga). 68 orang itu untuk 17 titik perlintasan masing-masing perlintasan 3 orang yang tugasnya dibagi tiga sip. Mudah-mudahan pengajuan anggaran di APBD Perubahan disetujui,” katanya.