PANDEGLANG, (KB).- Belasan aktivis mahasiswa yang
tergabung dalam Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
Cabang Pandeglang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Setda Pandeglang,
Jumat (27/10/2017).
Dalam aksinya, mahasiswa menilai pihak Komisi III DPRD Pandeglang dan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) lemah melaksanakan
fungsi kontroli dan pengawasan pembangunan. Akibatnya, tinggal bersisa
dua bulan lagi, banyak kegiatan yang belum selesai.
”Komisi III DPRD saat ini belum optimal melaksanakan fungsi kontrol
pembangunan. Karena saat ini masih banyak pembangunan yang seolah luput
dari pengawasan DPRD maupun DPU-PR Pandeglang,” kata Tb. Afandi, saat
orasi di depan Gedung Setda.
Hal hampir senada dikatakan Ketua umum GMNI Cabang Pandeglang, Indra
Prawira. Ia mengatakan, pihaknya meminta DPUPR jangan bermain mata
dengan para pengusaha atau pelaksana pembangunan. Sehingga, ketika
menemukan pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan
harus menindak pelaksana proyeknya.
”Kami DPUPR berani menindak para pengusaha nakal dengan menjatuhkan
sanksi blacklist,” ucapnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang
seharusnya segera dilaksanakan, tetapi hingga sekarang belum dikerjakan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi
mengatakan, sejauh ini pihaknya selalu melakukan pemantauan atau
monitoring terhadap pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan.
”Monitoring di komisi sudah terjadwalkan, dan kita terus lakukan.
Memang selama ini tidak terekspos media, sehingga tidak banyak diketahui
publik. Kami berharap pembangunan yang sedang dilaksanakan bisa
berkualitas,” tuturnya.
Sementara itu, Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin terus mengevaluasi
dinas terkait. “Kami evaluasi setiap dinas, baik soal serapan anggaran
maupun soal pekerjaan pembangunan. Kami optimistis, bisa mengejar target
pembangunan,” katanya.
0 comments:
Post a Comment