SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim,
dikabarkan marah besar dan menegur keras sejumlah organisasi perangkat
daerah (OPD) dalam rapat pimpinan (rapim) rutin awal bulan, di Aula
Kantor Bappeda, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (5/2/2018). Penyebabnya,
karena hingga kini baru satu proyek fisik yang masuk proses lelang di
unit layanan pengadaan (ULP).
Informasi yang dihimpun, OPD yang kena semprot antara lain Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Disdikbud), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Bahkan, Wakil Gubernur Andika
Hazrumy secara khusus mengumpulkan kepala OPD tersebut di ruang Kepala
Bappeda Hudaya Latuconsina. OPD tersebut dikumpulkan untuk
menindaklanjuti hasil rapim.
“Iya (gubernur agak keras kepada OPD). Kalau pengerjaan dan
pelaksanaan pembangunan fisik ini mulur tentu akan berpengaruh.
Berpengaruh bagi kinerja pemprov dan pengaplikasian kebijakan prioritas
dari gubernur dan wakil gubernur,” kata Wakil Gubernur Andika Hazrumy,
seusai pertemuan. Oleh karena itu, dalam rapim gubernur menekankan agar
OPD segera proses lelang kegiatan fisik.”Agar 2018 ini ada perbedaan
signifikan dalam pembangunan. Fokus utama pelaksanaan lelang fisik untuk
mempercepat pembangunan di Banten. Setiap OPD tadi dievaluasi agar
target segera terlaksana,” ujar Andika.
Menurutnya, total kegiatan yang sudah dilelang sekitar 60 persen dari
total paket pekerjaan/kegiatan di Pemprov Banten.”Kurang lebih 60
persen yang sudah. Lelang-lelang teknis harus didahului dengan lelang
konsultan. Sehingga, butuh waktu dua sampai tiga minggu baru lelang
fisiknya. Kendala teman-teman di OPD ini memang saya melihat
pekerjaannya berat. Satu OPD mungkin ada 40 sampai 50 pekerjaan paket
yang dilelang, makanya ditentukan skala prioritas dulu,” tuturnya.
Meski demikian, percepatan proses lelang harus dibarengi dengan
kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan. “Kami tidak ingin
buru-buru, ketentuan harus dilalui dengan baik. Kita tahu proses
kegiatan fisik itu ada langkah-langkah, harus matang. Tadi OPD ditenggat
dua minggu sudah harus menyerahkan dokumen lelang ke ULP,” ucapnya.
Meleset
Hal hampir senada dikatakan Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Banten, Mahdani. Menurutnya, gubernur agak keras dalam menegur OPD
karena proses lelang meleset dari target Desember 2017. “Ya (gubernur
ngomel) biasa. Karena sebenarnya keinginan Pak Gubernur target Desember,
ini sudah masuk Februari. Sebenarnya kalau ULP kan nunggu OPD. Sekarang
tinggal OPD masukin dokumen lelang ke ULP,” ujarnya, ditemui di tempat
yang sama.
Sampai 5 Februari 2018 dari total 5.800 paket kegiatan, baru 52 paket
yang sudah masuk ULP. Dari jumlah tersebut, baru ada satu proyek fisik
yang dilelang.”Fisik malah belum, baru satu yaitu pembangunan asrama di
Badan Diklat (sekarang bernama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
Memang kalau (lelang) di PU itu harus (lelang) konsultan pengawas dulu,
karena lebih lama. Itu sudah masuk 23,” katanya.
Dalam pertemuan lanjutan dengan Wagub, sejumlah kepala OPD berjanji
segera menyerahkan dokumen lelang pada minggu ini.”Pak Hadi (Kepala
DPUPR) janji 16 paket fisik. Pak Yanuar (Kepala Dinas Perkim) 18 paket.
Kalau Disdik itu lagi nunggu tenaga ahlinya kan nungguin Perkim,”
ucapnya.
Ditenggat Maret
Asisten Daerah II Setda Banten Ino S Rawita mengatakan, seluruh
proyek fisik harus sudah mulai lelang maksimal Maret 2018.
“Pengadaan-pengadaan besar Februari ini harus sudah mulai. Paling lambat
Maret lelang semua, jangan sampai kedodoran lagi. Kita estimasi
pekerjaan selama 6 bulan, karena Agustus kan sudah mulai anggaran
perubahan jadi harus cepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebenarnya sekretaris OPD sudah dikumpulkan untuk
membahas proses lelang tersebut. Targetnya, kegiatan sudah harus
dilelang pada minggu kedua Januari 2018.”Sebenarnya kita sudah rapat di
lingkup Asda II, mengumpulkan sekretaris OPD. Ternyata meleset (dari
jadwal), tadinya kan minggu kedua. Oleh karena itu, minggu-minggu ini
seluruh dokumen lelang harus sudah selesai, karena keinginan gubernur
kegiatan tidak boleh melewati November,” tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Perkim Banten, M Yanuar mengatakan, dari
total 43 paket pekerjaan di dinasnya memang baru satu yang sudah
dilelang. Namun, ia berjanji dalam minggu ini akan menyerahkan 18
dokumen lelang ke ULP.”Baru masuk 1 dari total 43. Pekan ini 25 harus
sudah masuk, yang prioritas 18 lah. Misalnya Banten Lama, sport centre,
Masjid Gowok, GOR bulu tangkis, gedung PKK, ada workshop juga,” ucapnya.
Ia menuturkan, sedianya dokumen lelang seluruhnya sudah siap. Namun,
butuh waktu untuk melakukan survei pasar.”Sebenarnya dokumen semua sudah
siap. Tapi kan survei pasar dulu, salah satunya (kendalanya) itu.
Mestinya memang survei pasar itu November. Tapi kan tahu sendiri, saya
baru masuk pertengahan, jadi baru masuk Januari,” katanya.
Sebelumnya, menurut sumber di lingkungan pemprov, dalam rapim yang
digelar tertutup tersebut, WH geram kepada OPD yang lambat dalam
mengajukan lelang pekerjaan fisik. Turut hadir dalam rapim Sekda Banten
Ranta Soeharta.”Iya, tadi Pak Gubernur marah-marah. Proyek fisik belum
ada yang masuk ULP,” ujar pejabat yang enggan disebutkan namanya.
0 comments:
Post a Comment