Anggaran Program Keluarga Harapan Naik Rp 13 Triliun

JAKARTA-Anggaran sosial dan pembangunan manusia terdapat kenaikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan di DPR, Kamis (16/8) lalu. Salah satu yang meningkat signifikan adalah alokasi Program Keluarga Harapan naik Rp13 triliun dari Rp 17 triliun menjadi Rp30 triliun.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, kenaikan secara signifikan dilakukan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan. “PKH adalah salah satu instrumen yang paling efektif turunkan kemiskinan,” ujarnya usai peringatan detik-detik kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/8).

Idrus menjelaskan, program PKH tahun lalu dan awal tahun ini sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,22 persen menjadi 9,82 persen. Nah, dengan gelontoran Rp 30 triliun, kemiskinan diharapkan bisa turun lagi di kisaran 8,5 – 9,3 persen.

Alokasi penerima PKH untuk tahun 2019 sendiri masih diangka 10 juta keluarga. Hanya saja, besarannya akan ditingkatkan sesuai dengan tingkat kemiskinan. Hal itu berbeda dengan yang terjadi saat ini, di mana masing-masing penerima mendapat bantuan flat sebesar Rp. 1,8 juta per tahun.

Politikus Golkar itu membantah anggapan yang menyebut tujuan utama kenaikan PKH untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Kenaikan tersebut, lanjutnya, merupakan komitmen pemerintah untuk fokus pada pembangunan manusia setelah empat tahun terakhir berkutat pada proyek infrastruktur.

Kalaupun dalam realitanya program tersebut berhasil menambah dampak elektoral terhadap Jokowi, dia menilai itu sebagai hal yang wajar. “Jadi kalau berhasil di dalam program-program pembangunan selama ini dapat pahala. Dalam arti lain dipilih kembali itu kan pahala,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam RAPBN, sejumlah kenaikan anggaran terjadi di sektor sosial, pembangunan manusia dan kesejahteraan. Mulai dari kenaikan gaji PNS, PKH, anggaran pendidikan dan kesehatan, vokasi, bantuan non tunai dan sebagainya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan pernyataan senada. Wanita yang akrab disapa Ani itu enggan berspekulasi mengenai dampak elektoral. Dia menilai wajar sejumlah kenaikan di bidang sosial dan pembangunan manusia.

Untuk gaji ASN  misalnya, kenaikan dinilai masuk akal untuk dilakukan mengingat sudah lama tidak mengalaminya. “Ya karena udah empat tahun ga ada kenaikan gaji,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Ani memastikan, sejumlah kenaikan itu tidak akan membebani APBN. Mengingat pihaknya sudah melakukan perhitungan. “APBN kan memang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara,” imbuhnya.