Komisi IX Minta Program CSR BPJS Ketenagakerjaan Harus Tepat Sasaran

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso.

JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso meminta investasi BPJS Ketenagakerjaan yang senilai Rp 386 triliun dapat digunakan secara baik untuk kesejahteraan tenaga kerja dan buruh. Salah satu yang menjadi masukan adalah perlunya ketersediaan rumah layak huni bagi pekerja yang lokasinya tidak jauh dari perusahaan tempat ia bekerja, sebagaimana tujuan program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya ingin untuk kepesertaan BPJS ini meningkatkan kesejahteraan pekerja dan semua berjalan baik. Saya tak ingin ada kebocoran-kebocoran anggaran. Nah ini tugas (pengawasan) Panja,” ujar Imam saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI ke Sulawesi Selatan, Selasa (16/7/2019). Kunspek Panja ini dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Putih Sari (F-Gerindra).Namun Imam menyayangkan CSR BPJS Ketenagakerjaan kurang tepat sasaran, sehingga perlu ada pembinaan agar CSR yang dilakukan dapat memberikan asas manfaat lebih untuk masyarakat. “Saya berharap jumlah investasi Rp 386 triliun digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan para tenaga kerja dan buruh, khususnya perumahan misalnya.  BPJS Ketenagakerjaan harus proaktif,” pesan Imam.

Atas ketidakefektifan CSR ini, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, nantinya Komisi IX DPR RI akan melakukan rapat khusus dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya, guna memberikan pengarahan dan strategi yang berkelanjutan agar investasi dan program CSR oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat secara maksimal.

“Memang CSR BPJS Ketenagakerjaan itu ada dan harus ada karena ini sisa hasil usaha untuk menyumbang pada masyarakat. Kami minta agar CSR yang bermanfaat untuk para pekerja, seperti pemberian beasiswa atau motor. Sehingga lebih menjanjikan,” imbuh politisi dapil Jawa Tengah itu.

Komisi IX DPR RI pun mengkritik sejumlah CSR BPJS Ketenagakerjaan yang dijalankan pada sektor yang secara umum bisa dilakukan oleh masyarakat, seperti bantuan korban bencana atau gelaran ta'jil saat bulan Ramadan. Komisi XI DPR RI meminta agar CSR untuk program langka dan produktif  bagi seluruh masyarakat luas.

“Investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di Sulsel itu ada keuntungan yang pernah dirasakan. Ada keuntungan yang dirasakan, tapi kurang maksimal. Ini pekerjaan rumah saya di Komisi IX dan BPJS Ketenagakerjaan pusat. Harus ada upaya CSR untuk kepentingan rakyat, CSR utk kesejahteraan pekerja," pungkas Imam.