Iuran BPJS Kesehatan, Peserta PBI Ditanggung Pemerintah

SERANG, (KB).- Pemerintah hingga saat ini dinilai masih menanggung iuran terbesar untuk pembayaran program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Peserta Penerima Iuran (PBI) di tiap daerah. Meskipun, tahun depan akan diberlakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Serang Sofyeni mengatakan, ketentuan penyesuaian iuran dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 tahun 2019, pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN.

Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri, sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar, apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” katanya kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

Untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut tidak terkena dampak. Penyesuaian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp 27.078 per bulan per buruh.

“Angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan suami istri dan 3 orang anak. Artinya, beban buruh adalah Rp 5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” ucapnya.

Perlu diketahui, lanjutnya, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami dari BPJS Kesehatan berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan,” tuturnya.