Bankeu Kabupaten Tangerang Rp 202,2 Miliar

TANGERANG KAB-Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Tangerang minta Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp 202, 2 Miliar lebih kepada Pemerintah Provinsi (pemprov) Banten.

Bankeu itu untuk penuntasan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah dan biaya pem­bangunan Fly Over Cisauk, Kecamatan Cisauk dan Underpass Bitung, Kecamatan Curug, Sabtu (18/1/2020).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskan­dar mengatakan, Pemkab Tangerang memiliki agenda penting pada 2020 atau tahun ini, yakni pembebasan lahan untuk Fly Over Cisauk, Kecamatan Cisauk dan Underpass Bitung, Kecamatan Curug. “Ini dua-duanya merupakan titik macet yang luar biasa sekali di Kabupaten Tangerang,” kata Zaki kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Zaki menjelaskan, Underpass Bitung berada di Jalan Raya Serang dan jalan na­sional. Sedangkan Fly Over Cisauk yang ada di wilayah Cisauk merupakan bagian dari Jalan Provinsi Banten, serta dikelola Pemprov Banten. Permintaan itu kata dia, secara lisan sudah disampaikan saat Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelak­sanaan RKPD Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun 2019 di Kantor Bappeda Ka­bupaten Tangerang, Kamis (16/1) lalu.

“Kami memang berharap, ada ban­tuan anggaran dari Pemprov Banten dan KemenPUPR, karena posisi jalan untuk Fly Over Cisauk masuk dari Jalan Provinsi Banten dan Underpass Bitung masuk jalan nasional,” jelasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Permuki­man dan Pertanahan (DPPP) Kabu­paten Tangerang, Iwan Firmansyah membenarkan Pemkab Tangerang meminta Bankeu ke Pemrov Banten sebesar Rp 202,2 Miliar lebih. Menurutnya, kebutuhan dana itu untuk membebaskan lahan yang terkena dampak pembangunan Fly Over Cisauk dan Underpass Bitung.

“Total anggaran untuk pembebasan lahan itu sebesar 202,2 Miliar lebih,” katanya.

Menurut Iwan, berdasar­kan hasil pendataan yang terdampak Pembangunan Fly Over Cisauk di Ke­lurahan Cisauk ada 29 pemilik, jumlah bidang tanah 32, luas tanah 5.322 M2, harga tanah Rp 9.205.056 sampai Rp 9.588.600 per M2 dan jumlah anggaran dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rp 65.959.043.003.

Sementara di Desa Sampora ada 24 pemilik lahan, jumlah bidang tanah 26, luas tanah 2.255 M2, harga tanah Rp 9.205.056 sampai Rp 9.588.600, dengan jumlah anggaran dari KJPP Rp 32.494.949.690. Sedangkan di Desa Cibogo ada 16 pemilik lahan, jumlah bidang tanah 16, luas tanah 2.034 M2, harga tanah Rp 9.205.056 sampai Rp 9.588.600 per M2, dengan jumlah anggaran dari KJPP Rp 29.204.992.783.

“Total pemilik lahan di Kelurahan Cis­auk, Desa Sampora dan Desa Cibogo itu ada 69, jumlah bidang tanah ada 74, luas ta­nah 9.611 M2 dan total anggaran dari KJPP sebesar Rp 127.658.985.476,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut Iwan, wilayahyang terdam­pak pembangunan Underpass Bitung, Kecamatan Curug yakni Desa Kadu dengan jumlah pemilik lahan 44 orang dan 44 bidang tanah, dengan total luas tanah 3.427 M2. Serta Desa Kadu Jaya dengan jumlah pemilik lahan 47 orang dan 50 bidang tanah, dengan total luas tanah 6.061 M2.

“Untuk Desa Kadu, harga tanah per meternya berdasarkan tim ap­praisal atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yaitu Rp. 7.104.288 sampai Rp. 7.400.300, sehingga jumlah kebutu­han anggarannya Rp. 37.442.073.534. Sedangkan Desa Kadu Jaya, harga ta­nah per meternya yakni Rp. 7.104.288 sampai Rp. 11.216.959, sehingga jumlah kebutuhan anggarannya Rp. 74.605.239.128,” pungkasnya.