Banten Menuju Pilkada Langsung 2020

Seorang pemikir zaman renaisans Niccolò Machiavelli (1469-1527),  telah berhasil menciptakan sebuah teori politik-kekuasaan kekuasaan yang cukup fenomenal, sekaligus kontroversial.

Pemikiran dan gagasan tentang teori “Politik Menghalalkan Segala Cara” itu ia tuangkan secara apik lewat  karyanya “Il Principe” (The Prince/Sang Penguasa). Kendati buku itu banyak mendapat kritik dan kutukan, namun diam-diam banyak juga politisi dan aktor kekuasan yang terpesona dan menjadikannya hand-book dalam sejarah politik dunia, bahkan di Indonesia.

Dalam teorinya itu Machiavelli menyebut, bahwa  ‘siapa yang menguasai senjata dia akan mengalahkan yang tidak menguasai senjata’. Begitulah. Senjata dalam politik adalah modal. Modal menjadi penting dalam pertarungan politik, tidak terkecuali dalam konteks kontestasi pemilihan pemimpin lewat Pilkada.

Dapat dipastikan, hampir mindset semua Partai Politik telah mengamini dan menguatkan teori ini, sehingga siapapun calon pemimpin harus melewati tahapan dengan perspektif modal.

Dalam aliran ideologi liberalisme, faham yang mengajarkan tentang freedom, kebebasan bagi invidivu dalam menguasai produksi sehingga muncul kekuasaan pemilik modal akan menguasai kekuatan ekonomi dan politik.

Paham liberalis ini juga terus berjuang dengan menggunakan modal (kapital) dengan segala cara untuk menguasai Sumber Daya Alam yang ada demi kepentingan politi-ekonomi global.

Indonesia sebagai negara yang dilahirkan dengan ideologi Pancasila dengan falsafah gotong-royong sebagai budaya bangsa dan menggunakan politik Pancasila yang berbeda dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalism, kapitalisme, sosialisme, marxisme, komunisme dan Islam.

Pancasila harus digelorakan sebagai payung hukum dalam perebutan kekuasaan di Indonesia bahkan dalam mewujudkan pemikiran politik Soekarno tentang Trisakti (berdikari, berdaulat dan berkepribadian) akan terasa penting untuk dicapai oleh para pemimpin dari semua tingkatan pusat sampai daerah.

Dulu banyak pemimpin masuk penjara dulu baru jadi pemimpin, tapi sekarang jadi pemimpin dulu baru masuk penjara. Jadi kepala daerah bukan akhir, tapi mensejahterakan rakyat adalah amanah konstitusi UUD 1945 dan tujuan negara yang termaktub dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Apakah penyelenggara Pemilu mampu melaksanakan semua tahapan Pilkada sebagai wujud perebutan kekuasaan secara jurdil dan demokratis di negeri ini ? Kesiapan kita untuk melakukan transisi demokrasi dengan mendorong Pilkada yang independen dan bebas politik uang. Rakyatlah pemegang kedaulatan dalam demokrasi di Indonesia bukan uang dan kekuasaan serta bukan raja seperti dalam negara teokrasi.

Disamping itu, nilai-nilai agama menjadi penting untuk meminimalisir berbagai kecurangan dan motif politik. Prilaku politisi yang bergabung dengan partai politik sedang diuji dalam berdemokrasi, sebab partai politik sebagai pilar demokrasi jangan sampai menjadi alat kekuasaan tapi sebagai tempat rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik yang bebas dan transparan.

Tahun 2020 sebagai tahun Pilkada akan dilaksanakan secara serentak termasuk di Kabupaten Serang Cilegon Kabupaten Pandeglang Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan Kota C. Daerah ini merupakan kawasan yang sangat kuat agama Islam dan adat budaya Sadulur dengan sistem kekerabatan

Adalah fakta yang tak dapat dipungkiri, bahwa tradisi politik yang sering dipraktekkan selama ini dalam merebut kekuasaan adalah dengan mengandalkan kekuatan modal (hepeng) atau dalam bentuk praksis dengan menggunakan strategi ‘serangan fajar’. Watak demokrasi yang seperti inilah yang akan kita lawan.

Deklarasi Para Relawan yang Notabene di Luar Tim Sukses Sudah di Lakukan Para Relawan  sedang diuji, mampukah rakyat merasakan kebijakan yang tertulis dalam visi misi   “Banten yang Semboyan Akur Sadulur" dapat Menjalankan Misi  dan Misi yang akan di Capai oleh Para Relawan dapat di wujudkan   Banten yang di kenal Kental dalam ajaran agama dan adat istiadat Sekarang Masayarakat Sedang di Uji untuk  melawan kekuatan modal. Sudah saatnya Pilkada langsung bisa mengubah paradigma berpikir masyarakat dari capital oriented ke cultural oriented, menuju peradaban yang kuat.

Spirit inilah yang menjadi tantangan bagi putra/putri Banten  yang ingin meretas pandangan dengan konsepsi budaya perlawanan politik ‘’ sebagai konsepsi budaya lokal dengan pandangan hidup leluhur yang mulia dalam tatanan sosial hidup bersama-sama, bergotong-royong, bahu-membahu, 

Tantangan ini cukup berat tapi mulia. Rakyat harus dicerdaskan, diberdayakan dalam pendidikan politik budaya ‘’. Rakyat Banten akan semakin sadar bahwa tanah yang masih memegang Para Tokoh dan Alim Ulama karena masih memegang adat

Tentunya kita miris melihat realitas, dimana pemanfaatan Anggran Pendapatan Belanha Daerah (APBD) untuk kepentingan investor. 

Rakyat Banten hanya mendapatkan dampak sosial, ekonomi dan budaya, ditambah banyak orang Potensial di Banten yang Keluar dari banten tinggal di Jakarta

Kapan lagi rakyat Banten  merasakan sebesar-besar kemakmuran atas sumber kekayaan alamnya. Mereka masih sulit menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Mestinya masih dalam kandungan orang tuanya sudah bisa bercita-cita untuk masa depan anaknya.

Harusnya kita sudah Bukan Lagi memikirkan Hanya Sebatas Pribadi dan Golongan Tim Sukses Yang hanya Mementingakan Kelompok dan Lupa Atas Rakyat Sendiri yang Semangkin Miskin dengan kebijakan yang tidak Pro terhadap Rakyat " Banten Harus Berubah Menjadi Rumah Yang Nyaman dan Damai Bukan Hanya Segelintir Orang Yang Memiliki Kepentingan Karena Memilih Kepala Daerah bukan Hanya Sebatas Pribadi kita Tetapi Semua Lapisan Masayarakat yang ada di Banten

Tidak diragukan lagi, sangat dibutuhkan kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan hak dasar rakyat 

Bukan hanya pemimpin yang mengejar WTP dan penghargaan sebagai daerah yang maju, tapi rapuh dengan kondisi masyarakat dan lemahnya keberpihakan kepada kondisi rakyat. 

Kemiskinan dan pengangguran terbuka akan terus bertambah, investor belum melirik tenaga kerja lokal terampil, penurunan jumlah sarjana di Desa terus bertambah karena persoalan penurunan produktifitas hasil pertanian. Migrasi antar Desa belum dengan konsep bapak angkat di wilayah perkebunan inti rakyat belum terwujud. Perluasan dan penambahan areal kawasan terus terjadi, eksploitasi alam atas nama sumber daya energi terbarukan sebagai konsep negara yang tak terbendung. Pengakuan akan identitas semakin dterus dilemahkan, ‘dijajah’, ‘ketergantungan’ dan rakyatnya tetap miskin.

Pilkada jangan menjadi ajang ‘cari pekerjaan baru’ untuk menambah kebutuhan hidup dan mau dibayar. Ini kesempatan masyarakat Banten melawan Berbagai  paham destruktif, seperti paham permisivisme, pragmatism, individualisme dan karakteristik kepribadian (machiavellianisme) yang serba melegalkan segala cara.

Sudah saatnya kita menyadari, masyarakat Banten  dan putra/putri Banten akan di jauhkan dari rasa memiliki terhadap daerah, para Tokoh dan Pemuda harus paham  menjadi agen (aktor) sudah saat kita bersama Membangun Banten untuk Kesejahteran Rakyat Bukan Rakyat yang di buat Miskin oleh Kebijakan yang di buat
bukan saatnya lagi model  kelompok yang mengatasnamakan Rakyat  untuk tujuan kepentingan pribadi dan juga rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi sebagai penyebab politik uang masih sulit dihilangkan.

Maka, mari jadikan Pilkada BANTEN ajang mencari pemimpin yang Benar Benar bertujuan  Membuat Rakyat Banten Sejahtera Jangan lagi kita dibodoh-bodohi dengan janji-janji. Rakyat harus lawan politik uang. Mari kuatkan identitas menuju “Banten Yang Sejahtera Bukan Hanya Slogan Saja Beriman, Berkarakter, Berbudaya”. (****)

Penulis adalah : Akdemisi UI  di Jakarta  

Ketua Pengamat Kebijakan Birokrasi  
Ketua Gerakan Relawan Tanpa Warna