JAKARTA-Komite III DPD RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk
meningkatkan standar keberadaan fasilitas kesehatan yang memenuhi
standar di setiap daerah di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu
catatan penting dalam rapat kerja yang digelar antara Komite III dengan
Kementerian Kesehatan, di ruang rapat Tarumanegara, Gedung DPD RI.
Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno menyatakan tingkat
kelulusan akreditasi Puskesmas di Indonesia didominasi dengan akreditasi
madya yaitu sebanyak 5068 Puskesmas atau 55 persen, dan hanya sebanyak
239 Puskesmas atau 3 persen yang berstatus akreditasi paripurna serta
1669 puskesmas atau 18 persen yang berstatus akreditasi utama."Alasan-alasan sebagaimana tersebut menjadi pertimbangan Komite III DPD
RI melaksanakan Raker pada hari ini, karena salah satu tugas
konstitusional Komite III DPD RI adalah melakukan pengawasan, sehingga
Komite III DPD RI perlu memastikan bahwa seluruh pelaksanaan rencana
kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai
maksud dan tujuannya sehingga diperoleh kemaslahatan yang maksimal bagi
publik di daerah," kata Bambang di sela-sela rapat kerja tersebut,
Jakarta, Selasa,(25/02/2020)
Anggota Komite III DPD RI asal Maluku, Mirati Dewaningsih juga
meminta agar Kemkes mempertimbangkan penyediaan mobile pelayanan
kesehatan seperti rumah sakit terapung bagi daerah-daerah kepulauan.
"Sebaiknya untuk daerah kepulauan agar ada ambulan keliling dan rumah
sakit terapung supaya lebih cepat melayani masyarakat," jelasnya.
Kementerian Kesehatan RI juga didorong untuk menambah fasilitas
layanan kesehatan secara merata yang terstandarisasi dan terakreditasi
disertai tenaga kesehatan yang memadai secara jumlah dan kualitas,
karena menurut Senator asal Kalimantan Barat, Erlinawati, hal ini sangat
penting terutama untuk daerah perbatasan dan daerah kepulauan.
"Daerah perbatasan sangat perlu diperhatikan, karena jika tidak
diperbaiki kualitasnya maka pelayanan kesehatan Indonesia bisa kalah
dengan luar negeri, terutama seperti di perbatasan Kalbar, pelayanan RS
di Kuching, Malaysia lebih baik," ungkapnya.
Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Barat, Eni Sumarni berharap agar
Pemerintah membangun lebih banyak rumah sakit rujukan di daerah.
"Jabar yang penduduknya seperlima dari jumlah penduduk Indonesia, RS rujukan hanya satu seperti RS Hasan Sadikin Bandung, ” paparnya.
"Jabar yang penduduknya seperlima dari jumlah penduduk Indonesia, RS rujukan hanya satu seperti RS Hasan Sadikin Bandung, ” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto
mengatakan sampai dengan tahun 2019 telah dibangun 629 puskesmas Daerah
Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) afirmasi.
"Rencananya tahun 2020 akan dibangun 300 Puskesmas di 104
kabupaten/kota, nanti kami silakan bagi Anggota DPD RI untuk membantu
dan mengawasi ke lapangan, bisa disurvey dan dicek jumlah dokternya,
alat kesehatanya, obatnya, nanti ada panduan untuk skor penilaiannya dan
laporkan pada kami,” ungkapnya.
Menkes Terawan juga telah membuat kemudahan agar lebih banyak RS di
daerah dengan memberikan kemudahan perizinan dan regulasi pendirian
rumah sakit tipe A di daerah.
"Memang di Jabar yang seperti RS Hasan Sadikin hanya satu yang milik
Pemerintah, tetapi silakan bagi swasta yang ingin mendirikan kita
fasilitasi kemudahan izin supaya investor swasta tertarik,” ujarnya.
Regulasi yang dimaksud adalah Permenkes 03/2020 tentang tentang
Klasifikasi dan Perizinan RS yang bertujuan mendekatkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan dan mendorong pemerataan SDM Kesehatan
Sejalan dengan hal tersebut, Menkes juga menyatakan kesiapannya untuk
berkoordinasi dengan Komite III DPD RI dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Kemkes termasuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama
Organisasi Kemasyarakatan.
"Nanti silakan Anggota DPD RI yang mau membantu Kemkes kita sudah
siapkan alokasi untuk penguatan promosi Germas, ada brosur dan
barang-barang lainnya," pungkasnya.*
0 comments:
Post a Comment