SERANG, (KB).- Pemprov Banten mengalihkan anggaran
sebesar Rp 107 miliar dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)
untuk penanganan virus corona (Covid-19). Dengan demikian, Pemprov
Banten menganggarkan total sebesar Rp 152 miliar.
“Anggaran yang digeser untuk kebutuhan penanganan virus corona
seluruhnya berjumlah Rp 107,76 miliar. Anggaran itu berasal dari empat
OPD dan instansi Pemprov Banten,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti, Senin (23/3/2020).
Adapun rinciannya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp 20 miliar,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Rp 23,7 miliar.
Selanjutnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 50 miliar dan dari kegiatan
pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) senilai Rp 14 miliar.
“Dengan demikian, anggaran BTT (belanja tak terduga) yang sebelumnya
Rp 45 miliar, kini setelah (pergeseran anggaran) menjadi Rp 152,7
miliar,” katanya.
Jenis kegiatan yang anggaran digeser bervariasi antara lain anggaran
untuk pengadaan lahan di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang. Kemudian,
alokasi bantuan sosial (bansos) tidak terencana, dan pos anggaran premi
Penerima Bantuan Iuran (PBI) layanan asuransi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta anggaran kegiatan pengelolaan
bangunan kawasan strategis provinsi.
“Pokoknya kegiatan atau program yang bisa ditunda. Setelah dilakukan
inventarisasi besaran pergeseran anggaran adalah senilai Rp 107,76
miliar,” katanya.
Pergeseran anggaran harus dilakukan mengingat penangangan virus
corona membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pergeseran serupa masih
mungkin dilakukan dalam beberapa waktu ke depan apabila kondisi terkait
corona terus memburuk.
“Ini mau tidak mau, suka tidak suka tapi ini untuk hajat hidup orang
banyak. Ini sudah KLB (kejadian luar biasa) ya, pemprov harus hadir
untuk itu,” tuturnya.
Sekretaris BPKAD Banten Dwi Sahara mengatakan, penambaan anggaran
penanganan virus corona untuk memperkuat BTT yang ada di Pemprov Banten.
Sebab, BTT pemprov hanya senilai Rp 45 miliar dan beberapa sudah
digunakan untuk penanganan banjir bandang Kabupaten Lebak.
Adapun sisa BTT dari penanganan bencana banjir bandang di Lebak di
atas Rp 13 miliar. Kemudian Dinkes sudah memohon pencarian senilai Rp
10,065 miliar untuk keperluan sarana dan prasarana dan Alat Perlindungan
Diri (APD) tenaga kesehatan.
“Jadi total dari Rp 45 miliar kita sudah keluarkan Rp 41,94 miliar.
Jadi masih ada tersisa Rp 3,036 miliar yang bisa digunakan untuk
bencana,” katanya.
Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Banten Mahdani mengatakan, pergeseran sejumlah anggaran
ditentukan berdasarkan skala prioritas pembangunan Pemprov Banten.
Pergeseran ini sudah disampaikan kepada Gubernur Banten.
“Terutama sih memang ada beberapa seperti BPJS yang tadinya kita
sudah merencanakan tapi kan tidak jadi naik. Uangnya bisa dimanfaatkan,
untuk (pergeseran alokasi) proyek belum ada,” katanya.
0 comments:
Post a Comment