Seluruh Proses Persidangan Diminta untuk Ditunda

JAKARTA - Menyikapi makin mewabahnya virus ko­rona, diminta Ketua Mahka­mah Agung (MA) menunda se­luruh jadwal persidangan di pengadilan. Diperlukan lang­kah tegas dan serius untuk me­lindungi para hakim, pengawai mahkamah, lingkungan badan peradilan, termasuk para pen­cari keadilan, advokat, jaksa, polisi, dan pengunjung dari pe­nyebaran Covid-19.

“Kami minta seluruh persi­dangan dan registrasi perkara baru ditunda hingga keadaan menjadi lebih baik,” kata Di­rektur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (El­sam), Wahyu Wagiman, di Ja­karta, Jumat (20/3).

MA, kata Wagiman, me­mang telah menerbitkan Su­rat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sis­tem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pen­cegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Surat edaran itu dikeluarkan Sekre­taris MA pada 17 Maret 2020.

Tidak Tegas

Namun, surat itu tidak menggambarkan ketegasan sikap dan upaya maksimal dari MA dalam mencegah pe­nyebaran Covid-19 yang te­lah ditetapkan statusnya seba­gai darurat bencana nasional. Pertama, kata Wagiman, su­rat edaran tersebut bukan me­rupakan keputusan langsung Ketua MA, namun diterbitkan oleh sekretaris mahkamah.

Kedua, tambah Wagiman, terkait dengan persidangan pengadilan, berdasarkan surat edaran tersebut, persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat tetap dilangsungkan se­suai dengan jadwal persidang­an yang telah ditetapkan. Di su­rat edaran memang ada opsi pe­nundaan persidangan, tapi hal tersebut sepenuhnya merupa­kan kewenangan majelis hakim.

“Faktanya, dalam banyak persidangan di Pengadilan TUN, Pengadilan Agama mau­pun Pengadilan Negeri, baik itu pidana dan perdata, hakim tetap melanjutkan persidang­an,” ujar Wagiman.

Akibatnya, kata Wagiman, pengadilan selalu menjadi tempat berkerumun banyak orang, mulai dari para pencari keadilan, advokat, jaksa, polisi, dan pengunjung baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Kewenangan hakim tentu ha­nya terbatas pada pembatasan pengunjung sidang. Selebih­nya di luar ruang persidangan tidak ada yang tahu.

Ketiga, tambah Wagiman, dengan masih memberikan opsi untuk pelaksanaan per­sidangan di pengadilan di bawahnya maka MA telah tidak mengindahkan imbauan dari Presiden dalam pencegahan penyebaran Covid-19, secara khusus di lingkungan peng­adilan di bawahnya.

Pada beberapa pengadil­an, menurut Wagiman, tidak ada pengecekan suhu tubuh kepada para pengunjung si­dang. Padahal itu adalah hal paling standar yang biasa di­laksanakan petugas-petugas di gedung perkantoran. Di sisi lain, dalam perkara pidana, ba­gi terdakwa yang ditahan, Pe­laksana Tugas Direktur Jende­ral Pemasyarakatan Kemen­terian Hukum dan HAM telah menerbitkan Instruksi Nomor: PAS-08.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang Pencegahan, Pena­nganan, Pengendalian dan Pe­mulihan Covid-19.

Dalam instruksi itu disebut­kan, terhitung sejak 18 Maret 2020, kegiatan pelayanan kun­jungan, penerimaan tahanan baru, dan kegiatan sidang di­tunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan. “Namun, menyikapi instruksi ini, bebe­rapa pimpinan satuan kerja menyatakan persidangan yang akan habis masa tahanannya akan tetap dilaksanakan,” kata Wagiman.

Andi Muttaqien, Deputi Di­rektur Advokasi Elsam, me­nambahkan merujuk Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 ten­tang MA yang direvisi beberapa kali, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelengga­raan peradilan apabila terda­pat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU ini. Ketentu­an ini, mestinya menjadi dasar kuat bagi MA untuk lebih seri­us dan tegas dalam mencegah meluasnya penyebaran Covid- 19 ini.