SERANG, (KB).- Pendataan masyarakat terdampak
Covid-19 di Banten lambat. Bukan hanya itu, di lapangan masih banyak
ditemukan warga yang masuk kategori miskin atau prasejahtera, namun
belum tersentuh bantuan pemerintah sama sekali.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendataan masyarakat terdampak
Covid-19 di Kota Serang masih berlangsung. Pendataan yang ditarget bisa
selesai Senin (13/4/2020), mulur akibat proses pendataan di tingkat
bawah masih belum selesai.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Kota Serang Mamah Rohmah
mengatakan, pihaknya telah memberikan surat kepada seluruh kecamatan
untuk mendata masyarakat terdampak Covid-19 hingga tingkat RT.
“Jadi yang didata adalah mereka yang terkena dampak Covid-19, dan
tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya,” ucap Mamah Rohmah, Senin
(13/4/2020).
Dia mengatakan, Dinsos Kota Serang telah menargetkan agar pendataan
masyarakat penerima JPS dapat rampung, Senin (13/4). Namun, proses
pendataan di tingkat bawah masih belum selesai.
“Seharusnya hari ini semua data sudah masuk. Tapi realisasinya belum,
masih proses. Ada yang sudah, tapi belum diinput, jadi proses di bawah
yang agak lambat,” ucapnya.
Pihaknya menargetkan sebanyak 25.000 kepala keluarga (KK) yang akan
mendapatkan bantuan tersebut. Namun hingga saat ini, data yang baru
masuk sekitar 6.000.
“Data itu dari 67 kelurahan, baru beberapa yang sudah memberikan
data. Sementara saat ini diperkirakan masyarakat yang sudah terdata itu
sebanyak 6.000 KK kurang lebihnya,” tuturnya.
Sampai saat ini, sudah sekitar 6.000 warga dari sejumlah kelurahan
yang terdata. Namun, ada sebagian masyarakat mengaku belum mengetahui
terkait bantuan tersebut, bahkan sosialisasi dan pendataan pun belum
dilakukan.
Seorang warga Komplek Ciceri Kota Serang Muhammad FJ mengatakan,
dirinya belum mengetahui adanya bantuan jaring pengaman sosial (JPS) di
Kota Serang.
“Kebetulan saya belum tahu soal itu (JPS), dan setau saya di sini
(Komplek Ciceri) belum ada pendataan. Karena kan saya juga selalu di
rumah saja, sudah tidak bekerja,” katanya.
Ia mengatakan, hanya mengetahui jika bantuan tersebut diperuntukkan
bagi daerah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Kalau soal bantuannya, saya tahu. Tapi belum tahu kalau di Kota
Serang juga ada. Soalnya, belum ada yang menyosialisasikan ke tempat
saya. Kirain cuma daerah PSBB saja yang dapat,” ucapnya.
Apabila bantuan tersebut benar adanya, ia pun mendukung sepenuhnya.
Sebab, bagi dirinya dan juga warga lain yang terkena dampak Covid-19,
sangat membutuhkan bantuan JPS itu.
“Tentu, kami senang kalau benar ada bantuan seperti itu, karena bagi
saya itu sangat membantu sekali disaat perekonomian merosot,” ujarnya.
Ia pun berharap pendataan dan bantuan tersebut kepada orang yang tepat.
“Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, pendataan tidak tepat
sasaran. Tapi saya pun yakin dengan kondisi seperti ini, semua orang
pasti membutuhkan dan tentunya mereka akan memberikan kepada orang yang
benar-benar membutuhkan,” katanya.
Seorang warga Walantaka, Kota Serang Andriansyah mengatakan, di
wilayahnya baru sebagian yang terdata. Sedangkan sebagian lainnya masih
menunggu sosialisasi dari pihak RT setempat.
“Kalau di tempat saya memang belum, tapi kalau tetangga kampung itu
sudah didata. Jadi baru sebagian saja pendataannya,” ucapnya.
Sebelumnya ia juga mengira jika bantuan tersebut hanya diberikan kepada wilayah PSBB, seperti Tangerang.
“Iya, saya kira cuma di Jakarta dan Tangerang saja yang dapat
bantuan. Karena di sana kan sudah mulai diberlakukan PSBB, kalau di Kota
Serang kan hanya sebatas imbauan di rumah saja. Tapi memang kami pun
ikut terdampak,” ujarnya.
Belum tercover
Dari Kabupaten Pandeglang dilaporkan, Dinas Sosial (Dinsos) mencatat
masih ada ratusan ribu warga Kabupaten Pandeglang yang masih kategori
miskin atau prasejahtera yang belum sama sekali tercover bantuan
pemerintah.
Dari data yang dihimpun berdasarkan SK Gubernur, sekitar 199.785
warga yang masuk kategori miskin di Kabupaten Pandeglang. Data tersebut
selalu diperbarui setiap empat bulan sekali oleh petugas pendamping
setiap kecamatan.
Sementara, data penerima program pemerintah seperti penerima program
sembako ini di Kabupaten Pandeglang ada 107.241 KK. Adapun data penerima
program PKH ini ada 63.885 KK atau keluarga penerima manfaat.
Kabid Penanganan Kemiskinan Dinsos, Yunisa menuturkan, dari banyaknya
program bantuan untuk masyarakat miskin Kabupaten Pandeglang, pihaknya
mengusulkan masyarakat dengan kategori miskin atau prasejahtera yang
belum menerima bantuan untuk diberikan bantuan sosial dari APBD
Pandeglang.
“Masih ada beberapa masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sama sekali
belum mendapatkan bantuan dari program pemerintah. Kita sedang
mengusulkan, sedang merencanakan masyarakat Pandeglang sebesar 14.838
KK, akan kita bantu dengan bantuan sosial dari APBD Kabupaten
Pandeglang, sedang dibahas oleh tim Kabupaten Pandeglang,” katanya,
Senin (13/4/2020).
Dia mengatakan, saat ini pihaknya membicarakan permasalahan bantuan
jenis apa yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak
Covid-19.“Jadi kita berharap masyarakat Pandeglang yang kurang mampu, atau terkena dampak Covid-19 ini terbantu. Minimal dari pemerintah ada perhatian, karena masih pembahasan kita belum tahu bantuan sosial, nanti bentuknya uang atau komoditas lainnya sembako,” ucapnya.
Adapun langkah yang sedang dilakukan adalah melakukan pendataan secara by name by address oleh pemerintah tingkat desa. Namun demikian, dia menyebutkan ada kuota setiap kecamatan yang akan menerima bantuan tersebut.
“Pendataan ada di tingkat desa. Tingkat desa mengirimkan data tersebut ke tingkat kecamatan, kemudian tingkat kecamatan dikirim datanya ke Dinas Sosial berdasarkan kuota yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial perkecamatan,” katanya.
0 comments:
Post a Comment