Presiden Minta Relaksasi Kredit UMKM Dipercepat

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta ja­jarannya untuk mempersiapkan sejumlah upaya guna memitigasi dampak pandemi virus korona atau Covid-19 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden juga meminta ada skema baru dalam pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan investasi dan tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM melalui video telekonferensi dari Istana Merde­ka, Jakarta, Rabu (15/4).

“Percepat eksekusi program relaksasi, re­strukturisasi kredit bagi UMKM yang meng­alami kesulitan,” kata Presiden.

Secara spesifik, Presiden meminta agar me­kanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa sub­sidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, dan pem­berian tambahan kredit modal kerja segera dilaksanakan.

“Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita ber­gerak. Jangan sampai terlam­bat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Saya minta se­mua kebutuhan betul-betul di­hitung anggarannya sehingga kita nantinya bisa memutus­kan,” tegas Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presi­den meminta ada skema baru dalam pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan investasi dan tenaga kerja. “Pengajuan­nya lebih mudah dan terjangkau, terutama untuk daerah-daerah yang terdampak,” jelas Jokowi.

Kemudian, lanjut Presiden, untuk usaha mikro dan ultra mikro agar bisa dimasukkan dalam skema bantuan sosial terutama yang berkaitan dengan paket sembako. “Saya minta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha mene­ngah diberikan peluang terus untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tra­disional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tutup Presiden.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, mengatakan prioritas pemberi­an stimulus kepada UMKM bukan saja kepada penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pe­nerima pinjaman melalui Pusat Investasi Peme­rintah (PIP) yang melalui Permodalan Nasio­nal Madani (PNM), Program Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), tapi juga penerima pinjaman yang di bawah 10 juta rupiah melalui Bank Per­kreditan Rakyat (BPR)/BPRS, koperasi simpan pinjam, koperasi, BMT, dan yang lainnya.

“Jadi, Presiden minta relaksasi pinjaman ini seluas-luasnya kepada pelaku UMKM teruta­ma mikro,” jelas Teten.

Selain itu, lanjut Teten, para pelaku usaha mikro juga dimasukkan di dalam program BLT (bantuan langsung tunai). “Tadi juga disepa­kati ada pinjaman baru bagi UMKM yang saat ini kesulitan pembayaran,” tutupnya.

Potensi Dalam Negeri

Saat memimpin rapat optimalisasi industri dalam negeri, Presiden Jokowi mengatakan agar memanfaatkan potensi dari dalam negeri terkait kebutuhan alat-alat kesehatan selama pena­nganan pandemi Covid-19. “Sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi. Semuanya memperebutkan alat-alat kesehatan yang di­butuhkan dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, kita ha­rus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita, utamanya yang memproduksi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan,” kata Presiden.

Presiden menuturkan di te­ngah situasi yang tidak menentu ini dibutuhkan manajemen industri kebutuhan alat-alat medis, seperti masker, ventila­tor, bahan baku, obat, dan lain sebagainya. “Ini agar diatur bet­ul-betul manajemennya,” tutur Presiden.

Presiden kemudian meng­ingatkan kegiatan ekspor alat kesehatan, terutama alat pelin­dung diri (APD). “Jangan sampai semuanya di­ekspor, di dalam negeri malah kita tidak dapat,” jelasnya.

Presiden juga meminta agar jajarannya da­pat mempercepat proses pemberian izin ke­pada perusahaan yang ingin memproduksi alat-alat kesehatan seperti masker dan alat pe­lindung diri lainnya.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan Presiden menekan­kan agar industri melakukan semacam refocus­sing di bidang alat kesehatan, obat-obataan, maupun vitamin. “Presiden mempunyai target bahwa kebutuhan untuk alkes, obat-obatan dan vitamin ke depan bisa sepenuhnya disuplai oleh industri dalam negeri karena tentu kita juga per­caya terhadap kemampuan industri kita untuk produksi hal tersebut,” kata Agus usai ratas.

Meski begitu, lanjut Agus, juga perlu diperha­tikan bagaimana industri bahan baku yang ber­kaitan alkes, obat, dan vitamin tersebut. “Kita dorong obat asli Indonesia, sejenis suplemen, bahan bakunya melalui proses verbal, semua ni­lai tambahnya akan ada di Indonesia karena kita sangat kaya herbal,” ujarnya.