Bamsoet: Pemerintah Harus Majukan Industri Pertahanan Nasional

JAKARTA, – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan peribahasa latin “si vis pacem, para bellum” yang berarti “jika menginginkan damai, bersiaplah perang.” Peribahasa ini bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah keharusan. Melainkan memperingatkan setiap bangsa negara untuk memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan, sehingga bisa menjamin perdamaian.

“PT Pindad sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyiapkan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) tak boleh lagi bergantung pada impor. Baik dalam bahan baku maupun amunisi. Sebagaimana disampaikan Wakil Komisaris Utama PT Pindad, Mayjen TNI (Purn) Sumardi, bahwa 80 persen amunisi PT Pindad masih tergantung impor. Menunjukan bangsa Indonesia belum berdaulat sepenuhnya terhadap sistem pertahanan negara. Karena itu, pengembangan sektor hulu dalam industri pertahanan seperti besi baja juga harus diperhatikan oleh pemerintah,” ujar Bamsoet, saat menjadi Keynote Speaker Leader Talks, Empat Pilar MPR RI dalam Industri Pertahanan, dilakukan secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/20).

Turut hadir jajaran PT Pindad antara lain Wakil Komisaris Utama Mayjen TNI (Purn) Sumardi, Komisaris Mayjen TNI (purn) Endang Sodik, Direktur Utama Abraham Mose, Direktur Keuangan dan Administrasi Wildan Arief, dan Sekretaris Perusahaan Tuning Rudyati. Hadir pula VP Pindad Corporate University Bayu Fiantoro dan Kadiv Hubungan Antar Lembaga Pindad Corporate University Biben.

Mantan Ketua DPR RI ini meyakini PT Pindad punya kemampuan lebih dari cukup untuk memproduksi Alutsista yang tak kalah hebat dibanding produk negara lain. Sebagai contoh, Kontingen TNI Angkatan Darat di tahun 2019 untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi juara umum lomba menembak antarnegara di ajang Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM). Lebih membanggakan lagi, mereka menggunakan senjata produksi PT Pindad.

“Agar PT Pindad semakin maju, yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan dukungan dari pemerintah. Sebagaimana kini diperlihatkan Presiden Joko Widodo dengan melarang Kementerian Pertahanan melakukan impor Alutsista, sehingga mengutamakan pembelian Alutsista dari PT Pindad,” tandasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto juga sudah bergerak cepat dengan memesan 500 kendaraan taktis, Maung, produksi PT Pindad. Kementerian Pertahanan dan PT Pindad juga sudah menandatangani LoI penyediaan 1 miliar amunisi per tahun. Dengan demikian dari tahun 2020 hingga 2023, PT Pindad akan mensuplai 4 miliar amunisi untuk Kementerian Pertahanan dengan anggaran mencapai Rp 19 triliun.

“Tahun 2020, Kementerian Pertahanan memegang anggaran mencapai Rp 131 triliun, meningkat dari sebelumnya di tahun 2019 Rp 110 triliun. Untuk tahun 2021, Kementerian Pertahanan sudah meminta tambahan anggaran mencapai Rp 129,3 triliun. Besarnya anggaran tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Pindad,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong PT Pindad semakin agresif dalam melakukan ekspansi penjualan hasil produk Alutsista ke berbagai negara. Selain dengan mengandalkan marketing yang handal, juga harus didukung diplomasi pertahanan yang dijalankan pemerintah.

“PT Pindad juga bisa bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri yang membawahi Duta Besar Indonesia di berbagai negara. Manfaatkan keberadaan Duta Besar sebagai agen marketing. Sebagaimana juga sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo, para Duta Besar kini mendapatkan tugas tambahan, selain pintar berdiplomasi juga harus pintar dagang. Amerika dan Rusia saja, dalam menjual Alutsistanya sangat agresif menggunakan para Duta Besar yang rajin bergerilya,” pungkasnya.