PILKADA, Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Islam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (selanjutnya: disebut Pilkada Langsung) diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Merupakan agenda baru pemerintah bagi masyarakat daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri, sebagaimana pemerintah telah sukses melaksanakan agenda besar dalam hal ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2020 kemarin. Pilihan terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.151/2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian masyarakat daerah benar-benar buta pengetahuan terhadap siapa pemimpinnya serta bagaimana pemimpin tersebut memimpin mereka. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan hukum positif serta fiqih Islam sebagai alat untuk menganalisis. Mengingat kedua tinjauan tersebut merupakan aturan yang memiliki tujuan untuk pemerataan keadilan dan kesejahteraan.
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu analisa terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mencari persamaan dan perbedaan dalam kedua tinjauan tersebut (hukum positif dan fiqih Islam). Berdasarkan analisa, dengan digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik.
Liberalisasi politik digelar pada masa Presiden BJ Habibie sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format .
Dengan demikian, sistem pemilihan langsung adalah hasil pergulatan panjang untuk menemukan format demokrasi daerah. Tentu saja, dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal.
Pemilihan kepala daerah dalam hukum positif adalah jaminan hak-hak dasar terbatas pada undang-undang, kedaulatan rakyat yang penerapannya melalui pemilihan secara langsung dengan bentuk pencoblosan gambar calon terpilih, dan prinsip mayoritas, dalam bentuk penentuan akhir dari pemilihan adalah suara terbanyak rakyat dalam perolehan suara.
Sedangkan pemilihan kepala daerah dalam fiqih Islam penulis mengangkat berdasarkan pada pemilihan Khalifah Ali adalah jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan secara luas, hak memilih dan menentukan Khalifah adalah umat muslim melalui pemilihan secara langsung dalam arti sebenarnya, di mana umat Islam berkumpul di masjid nabawi dan mengadakan Bai'at pada Khalifah.
Pada pemilihan masa ini tidak ditentukan kriteria khusus untuk memilih ataupun dipilih dalam pemilihan. Dan penentuan calon terpilih adalah perolehan suara mayoritas serta yang bertanggungjawab langsung adalah Majlis Syuro. Kelebihan Pilkada telah memiliki aturan pemilihan secara jelas, dan adanya pembatasan oleh UU No.32 tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, dalam pemberian hak-hak dasar dalam pemilihan. Dan kekurangannya adalah jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan terlalu dibatasi secara rinci oleh UU 32 tahun 2004, dan pemilihan langsung dilaksanakan hanya dalam bentuk pencoblosan gambar. Kelebihan Pengangkatan Khalifah, adanya jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan secara luas, dan pemilihan secara langsung dalam arti sebenarnya yaitu calon Khalifah di baiat oleh umat secara langsung dengan mengumpulkan mereka di masjid nabawi. Kelemahannya adalah tidak memiliki aturan pemilihan secara jelas dan tertulis, serta
jaminan hak-hak dasar yang terlalu luas membuat pemilihan kurang efektif. Dari perbandingan di atas, disimpulkan untuk menemukan pemimpin yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat, diperlukan sistem pemilihan yang telah memiliki aturan jelas tentang pemilihan dan perlu pembatasan atas pemenuhan hak dasar rakyat dalam pemilihan, namun bukan pembatasan terlalu sempit yang kemudian justeru menjadikan demokrasi yang hegemonik dengan aturan-aturan yang terlalu terperinci. Dan menjadikan pemaknaan demokrasi juga menjadi sempit dan pelaksanaan pemilihan secara langsung kiranya perlu direkonstruksi bukan dengan gambar melainkan benar-benar secara langsung, karena pencoblosan gambar membuka peluang besar adanya terjadinya manipulasi perolehan suara.
Oleh Drs Jamal Sirait S
0 comments:
Post a Comment