Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, mengatakan hal tersebut terjadi lantaran proses implementasi kebijakan stimulus kesehatan dan perekonomian penanganan Covid-19 masih sangat lambat.
"Kadin mengharapkan pemerintah mempercepat implementasi kebijakan bagi dunia usaha dan UMKM, juga belanja anggaran pemerintah agar diperbesar dan dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan guna menjaga daya beli masyarakat pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program Pra Kerja harus segara dipercepat," ungkap dia, Kamis (6/8).
Hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah penyaluran kredit modal kerja bagi UMKM dan mikro yang harus segera dilakukan agar dampak pandemi terhadap pengangguran dan perekonomian tidak semakin dalam.
"Untuk mengurangi kontraksi yang sangat besar di kuartal III-2020, karena apabila tidak segera direalisasikan maka proses recovery akan semakin panjang," terang Rosan.
Rosan mengatakan, pihaknya mengapresiasi komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertindak cepat terutama melalui program pemberian stimulus bagi pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang berjumlah 13,8 juta pekerja.
"Jumlah ini yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, dengan bantuan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan yang diberikan per 2 bulan. Hal itu sangat positif karena akan mendorong konsumsi dan menjaga daya beli, sekaligus menahan penurunan perekonomian di Indonesia di masa mendatang," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment