HUT Pandeglang ke 148, Mahasiswa Pandeglang

 

PANDEGLANG ( Kontak Banten)  Sejumlah massa aksi melakukan unjuk rasa di hari jadi Kabupaten Pandeglang. Massa aksi yang dilakukan mahasiswa di berbagai kampus itu memberikan catatan buruk kondisi Kabupaten Pandeglang yang telah memasuki usia ke 148 tahun.

Menurut massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang, di usia ke 148 banyak catatan krusial yang seharusnya menjadi fokus utama Pemkab Pandeglang.

Pada sektor pendidikan, berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang ditahun 2019 rata-rata lama sekolah tercatat 6,72 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 7,1 1 persen tahun.

“Artinya Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak maksimal dalam mengawal sumber daya manusia di sektor pendidikan,” kata Korlap aksi Fajar, Jumat (1/4/2022).

Selain di sektor pendidikan, Mahasiswa juga menyoroti sektor ekonomi, sebab ada kenaikan angka kemiskinan dari tahun 2019 mencapai 9,42 persen dan ditahun 2021 menjadi 10,72 persen.

“Artinya kemiskinan di pandeglang tiap tahunnya mengalami prestasi buruk,” sebutnya.

Tak cukup disitu, mahasiswa juga menuding Pemkab Pandeglang tidak becus memberikan pelayanan kesehatan. Sebab fasilitas yang di berikan RSUD Berkah Pandeglang itu sangat jauh di bawah kata standar.

“Ditambah lagi sering kosongnya stok obat obatan di rumah sakit umum seakan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Ketiadaan transpransi anggaran menyebabkan publik semakin bertanya-tanya dan curiga,”tegasnya.

Sementara mahasiswa lainnya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang menyoroti program Bupati Pandeglang yakni Jalan Kabupaten Mantep Betul (Jakamantul).

Ketua IMM Pandeglang, Sadin mengatakan bahwa pihaknya meminta agar program Jakamantul jangan sampai melahirkan mafia proyek. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas jalan

“Jakamantul jangan sampai melahirkan oknum-oknum mafia proyek. Karena semua itu dapat berdampak buruk terhadap kualitas jalan,” kata Sadin.

Selain itu, Sadin pun mengatakan di usia Pandeglang yang semakin tua ini Pemkab Pandeglang tidak bisa memberikan jaminan atas dasar hidup masyarakatnya. Seperti sektor kemiskinan dan penganguran di Kabupaten pandeglang masih menjadi permasalahan dan tak kunjung bisa di selesaikan.

“Pemerintah berdalih kemiskinan dan pengganguran di Pandeglang di kaitkan dengan pendapatan daerah yang kecil atau lapangan usaha yang sempit, akan tetapi perilaku pejabat yang masih banyak melakukan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme,” tandasnya