![]() |
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno/Net |
JAWA TENGAH ( KB) Lamanya pembahasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Tengah terjadi karena DPRD Jateng mengajukan penambahan
anggaran Rp 92 miliar. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno. Kata dia,
anggaran Rp 92 miliar itu muncul dalam rapat pembahasan RKPD antara
Pemprov dan DPRD. Anggaran itu diantaranya digunakan untuk perjalanan
dinas anggota dewan.
Dia menjelaskan, perjalanan dinas anggota
dewan diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari. Itu berarti
hampir satu tahun full nantinya anggota Dewan selalu keluar kota untuk
kunjungan kerja.“Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari,
maka Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) menyoroti ini,” kata Sumarno dalam
keterangannya, Kamis (3/11).
Proses komunikasi itulah, dikatakan
Sumarno, memakan waktu lama. Akhirnya, setelah Dewan bersedia mengurangi
jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani oleh Gubernur.
“Setelah
kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran Rp 7 miliar dan ada juga
pengurangan sarpras sehingga totalnya Rp 11 miliar, kita alihkan salah
satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur,”
jelasnya.Selain itu gubernur juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim
dikenal dengan dana aspirasi Dewan yang sebarannya dipandang tidak
merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120
miliar.
“Pak Gub minta tolong diratakan lagi dan lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.
Sumarno menegaskan lagi, lamanya pembahasan RKPD karena Pemprov mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Agar
APBD lebih berpihak pada rakyat. Sekarang Pak Gubernur sudah
menandatangani RKPD dan ini sudah disampaikan ke DPRD juga. Mulai
tanggal 4 November hari Jumat kita dengan DPRD membahas Rancangan KUA
PPAS 2023,” tambahnya.
Menurutnya, seluruh anggota Banggar DPRD
seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Dokumen RKPD
juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota
seharusnya sudah membacanya.Sumarno menambahkan, jika menilik tahapan APBD sebetulnya tidak molor.
Waktu pembahasan APBD masih dalam rentang waktu yang aman karena
batasnya akhir November.
“Jadi masih aman. Insyalaah tidak terlambat,” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment