JAKARTA ( KONTAK BANTEN) - Dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan masih menjadi momok menakutkan bagi Pemerintah. Kementerian Keuangan memperkirakan, saldo Pemda yang menganggur atau tak terpakai di bank sekitar Rp 100 triliun akhir tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, dana sekitar Rp 100 triliun pada akhir tahun ini memang tidak terpakai.
“Pemda memiliki kecenderungan mulai tancap gas belanja pada akhir tahun. Itu terjadi baik di Pemerintah Pusat maupun Pemda,” jelas Sri Mulyani dalam acara serah terima hibah barang milik negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahap II di Jakarta, kemarin.
Pasalnya, pembayaran kontraktor berbasis delivery, yaitu pembayaran berlangsung pada tahap akhir jika pembangunan sudah selesai.
Sri Mulyani mengakui, membelanjakan anggaran negara bukan perkara mudah, lantaran pengeluaran yang dilakukan tak bersifat personal.
Belanja negara termasuk daerah, memerlukan perencanaan sebelum kemudian dieksekusi dengan baik.
Sri Mulyani juga tidak menginginkan Pemda asal belanja agar anggaran habis.
"Ayo kita sama-sama mengeksekusinya. Karena biasanya, belanja utamanya belanja modal sangat banyak tantangan. Belanja perlu tetap dilakukan terukur dan berdampak maksimal terhadap masyarakat,” jelas Sri Mulyani.
Menurutnya, salah satu jenis belanja yang memiliki banyak tantangan adalah belanja modal. Ini berbeda dengan belanja lainnya, seperti belanja sosial yang biasanya sangat cepat direalisasikan usai melakukan pendataan masyarakat.
Belanja pegawai seperti pemberian gaji, tunjangan kinerja, dan lainnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) juga cenderung cepat. Begitu pula dengan belanja barang yang relatif mudah.
Adapun belanja modal membutuhkan perencanaan sebelum realisasinya. Khususnya perencanaan terkait satuan kerja, penentuan pihak pengeksekusi, kontrak, pengadaan, hingga melihat secara detail ke lapangan.
“Belanja modal ini butuh turun ke lapangan, karena Bapak Presiden sering menyampaikan kepada para menteri bahwa kerja harus detail turun ke lapangan. Para pimpinan daerah pun harus begitu,” tegas Sri Mulyani.
Menurutnya, mendapatkan penerimaan negara itu tantangan, collect pajak secara adil. Namun, tantangan berikutnya bagaimana membelanjakannya secara benar itu juga nggak gampang.
Hingga 31 Oktober 2022, anggaran Pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp 278,7 triliun. Artinya, berdasarkan perkiraan Sri Mulyani, akan terdapat belanja Pemda sekitar Rp 170 triliun hanya dalam sisa 2 bulan.
Saldo Pemda yang masih mengendap di bank sempat turun pada Juli 2022
ke Rp 193,4 triliun. Namun, jumlahnya naik pada Agustus 2022 menjadi Rp
203,4 triliun, September jadi Rp 223 triliun dan malah semakin tinggi
pada Oktober 2022.
0 comments:
Post a Comment