 |
JAKARTA KONTAK BANTEN Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan ultimatum atau peringatan dengan ancaman menindak tegas terhadap oknum korup yang menjadi pengganggu kesuksesan program untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Dalam 100 hari awal kepemimpinannya bersama Kabinet Merah Putih (KMP), peringatan untuk menjaga pemerintahan yang bersih dan tidak korup sudah disampaikan oleh Prabowo berulang kali.
“100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak. Jangan kira kami-kami ini bodoh,” kata Presiden Prabowo Subianto di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/22025).
Sebagai Kepala Negara, Prabowo menegaskan bahwa tidak sedikit ada pihak-pihak yang kontra dan mencemooh program-program yang disiapkan oleh Kabinet Merah Putih (KMP). Bahkan, Presiden merasa ada juga perlawanan-perlawanan untuk menggagalkan program bagi kemakmuran masyarakat Indonesia itu.
Terutama dalam 100 hari kerja KMP, Prabowo memilih diam dan justru mengajak anggota KMP untuk sering merefleksikan diri dan mengoreksi diri apabila menemukan kesalahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Presiden memilih fokus mengajak semua pihak mendukung program-program kesejahteraan rakyat. Namun, setelah ini, apabila masih ditemukan pihak korup yang membuat program bagi masyarakat gagal, Prabowo tak segan-segan untuk menindaknya.
“Jadi, saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi membersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan,” katanya.
Komitmen Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia yang bebas dari korupsi telah dinyatakan berulang kali, termasuk dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (7/11/2024).
Dalam rakornas tersebut, Presiden menyebutkan ada empat hal yang menjadi musuh Indonesia meraih kemakmurannya, yaitu judi daring (online), narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
Presiden Prabowo dalam amanatnya saat rapat menyebut potensi kebocoran negara akibat judi daring sebesar Rp981 triliun atau 65 miliar dolar AS, kemudian akibat penambangan ilegal, potensi kerugian negara mencapai tujuh miliar dolar AS atau setara Rp110,47 triliun, kemudian kebocoran APBN setiap tahunnya mencapai tujuh miliar dolar AS.
Maka dari itu, kata Presiden, agar Indonesia bisa makmur keempat hal tersebut harus ditangani dengan tepat di dalam pemerintahan pimpinannya.
0 comments:
Post a Comment