Dewan Pertanyakan Mutasi Lambat

SERANG, (KB).-Beberapa anggota DPRD Banten mempertanyakan mutasi pejabat di Lingkup Pemprov Banten yang hingga kini belum juga dilaksanakan. Dewan mengkhawatirkan hal tersebut berdampak pada pelayanan masyarakat, karena program APBD 2017 belum dapat dilaksankan efektif. Anggota Komisi I DPRD Banten, Herry Rumawatine mengeluhkan kondisi APBD Banten tahun anggaran 2017 yang belum berjalan efektif. Bahkan, menurut dia, anggota dewan harus mengeluarkan kocek pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut disampaikan dia dalam rapat paripurna tentang penyampaian hasil reses, di Gedung DPRD Banten, Senin (16/1/2017). "Saya ingin penjelasannya, mengapa pelantikan pejabat untuk OPD baru belum dilaksanakan apa kendalanya," katanya saat interupsi sesaat sebelum sidang ditutup.Dia mengungkapkan, sejak Selasa (3/1/2017) seluruh anggota DPRD Banten telah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sudah disusun dan dirapatkan dalam badan musyawarah (bamus), seperti kunjungan kerja (kunker) atau inspeksi mendadak (sidak). Namun, anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut belum bisa dicairkan. Hal tersebut sebagai ekses dari APBD 2017 yang belum berjalan, karena harus menunggu pelantikan pejabat sesuai OPD baru. "Anggaran itu kan melekat ya. Harusnya begitu ada kegiatan, anggaran harus cair. Jadi sekarang ini, anggota dewan bekerja pakai uang sendiri. Makanya, saya pertanyakan. Kalau pakai uang sendiri, apakah nanti diganti atau tidak. Nah, ini yang saya perlu penjelasan. Kalau alasannya karena pelantikan pejabat OPD atau SOTK baru, itu kan figurnya, orangnya ya. Tapi, sistem kan harusnya berjalan," ujarnya. Dia meminta penjelasan konkret dari eksekutif terkait hal tersebut. "Apakah kegiatan jalan terus, apakah bisa dicairkan, SPPD tidak cair nanti jadi masalah," ucapnya.Terpisah, anggota Komisi IV, Najib Hamas mengatakan, belum adanya pelantikan pejabat pada SOTK baru ini dampaknya sangat luar biasa. Dia menilai, sejumlah pelayanan kepada masyarakat jadi terganggu. "Jangan mengorbankan pelayanan publik yang lebih luas. Harusnya kegiatan tetap berjalan, terutama soal pengadaan (lelang) yang berkaitan infrastruktur. Maksimal Februari harus sudah diumumkan tuh. Jadi, kalau ada kendala bisa langsung diperbaiki," tuturnya. Seusai paripurna, Sekda Banten, Ranta Soeharta menuturkan, penggunaan APBD 2017 belum berjalan efektif, karena ada perubahan nomenklatur pada SOTK. Untuk itu, perlu adanya pelantikan pejabat sesuai SOTK baru agar program kegiatan bisa dijalankan."Tapi kan pelantikan ini belum bisa dilakukan, karena belum dapat izin dari mendagri. Sampai saat ini surat izin mendagri belum turun. Kalau turun, baru ada pelantikan. Setelah pelantikan baru bisa jalan administrasinya," katanya.Setelah ada pejabat yang dilantik mengisi OPD, baru kemudian dibuat SK kuasa pengguna anggaran (PA), SK pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), SK bendahara. Jadi, ini setelah jelas ada orang-orang yang mengisi jabatan itu. "Termasuk pembagian DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) itu nanti setelah ada orang-orangnya. Jadi, sekarang program kegiatan SKPD belum berjalan, karena belum ada pejabat yang menjalankan program tersebut. Program berjalan kan anggaran juga jalan. Nah ini kendalanya," ujarnya. Plt Gubernur Banten, Nata Irawan mengatakan, sampai kemarin pihaknya belum mendapat informasi terkait izin mendagri untuk pelantikan pejabat. Begitu juga tentang keppres tentang pengangkatan penjabat (Pj) gubernur. "Masih nunggu persetujuan menteri. Kalau hari ini (izin) keluar, besok langsung pelantikan. Enggak ada masalah. Enggak ada titipan, enggak menghambat (APBD). Saya yakin minggu ini sudah bisa pelantikan dan APBD bisa jalan," ucapnya. (H