Sertifikasi Khatib Jangan Jadi Alat Sensor

SERANG – Rencana sertifikasi khatib salat Jumat oleh pemerintah ditolak sejumlah tokoh masyarakat di Banten. Majelis Ulama Indonesia Kota Serang berharap sertifikasi yang akan dilakukan adalah guna peningkatan kualitas para khotib, bukan sebagai bentuk sensor pemerintah terhadap isi khutbah.Sekretaris MUI Kota Serang KH Amas Tadjuddin mengatakan bahwa rencana ini perlu dipandang dari beberapa aspek. Jika sertifikasi yang dimaksud pemerintah adalah untuk melakukan sensor terhadap isi materi khutbah Jumat, maka hal ini dinilai tidak baik. Dan jika Menteri Agama tetap memaksakan hal ini, maka berarti pemerintah menganggap para khotib Jumat adalah musuh negara. “Ini harus dihindari,” kata Amas Jumat (3/2).Dampak yang lebih serius dari penerapan ini, kata Amas, adalah timbulnya fitnah dan ketidakikhlasan penyelenggaraan salat Jumat di masjid-masjid. Karena itu, sertifikasi menurutnya akan baik bila bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para khatib Jumat. Bila bertujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan khatib, maka upaya ini tentu harus disambut secara baik. “Akan tetapi jika sebaliknya hanyalah sia-sia saja,” katanya.Amas menyatakan, pembinaan terhadap khtib tidak selalu harus dengan menggunakan sertifikasi. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan membuka Jurusan khatib Jumat di Fakultas Ushuluddin atau Fakultas Syariah di Perguruan Tinggi Islam.Ketua PW GP Ansor Provinsi Banten Akhmad Nuri mengatakan bahwa bila sertifikasi yang akan dilakukan pemerintah adalah untuk menyensor isi khutbah ia mempertanyakan urgensi dan relevansinya. Sebab sejak dulu tidak ada penyensoran pada isi khutbah yang merupakan rukun salat Jumat. “Kalau upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan untuk khatib kita mendorong ke arah sana,” katanya.Nuri mengatakan bahwa latar belakang tercetusnya rencana sertifikasi khotib ini adalah karena ada sejumlah khotib yang materi khutbahnya memprovokasi. Bila ini yang ingin dicegah, maka jalan keluarnya menurutnya bukan menerapkan sertifikasi kepada seluruh khatib. Menurutnya ada 2 jalan keluar untuk mengatasi itu. Pertama, membina organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Kedua, melakukan pembinaan pada organsiasi-organisasi yang anti Pancasila, anti NKRI, dan suka memprovokasi serta menentang NKRI. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten Syamsudinmengaku mengaku penasaran dengan tujuan sertifikasi tersebut."Kalau sertifikasi itu seperti seperti guru mah enak ya, dapat tunjangan kan, bagus kalau seperti itu, kami dukung. Kalau husnudzonnya (prasangka baik) ya sertifikasi seperti guru itu," ujar Syamsudin melalui sambungan ponsel.Namun, jika sertifikasi khotib itu memiliki tujuan lain, dengan maksud untuk membatasi khutbah (ceramah), maka sejatinya rencana itu harus ditolak."Kalau ada maksud agar khutbahnya dibatasi, ya enggak baik. Kalau (niatnya-red) begitu, ya wajib ditolak. Dulu waktu zaman Benny Moerdani (Jenderal TNI Leonardus Benjamin Moerdani-red), dan Ali Moertopo (Letnan Jenderal Ali Moertopo) sempat ada wacana seperti itu. Itu saya merasakan zaman itu. Khotib harus ada SIM. Kalau sepeti itu, wajib ditolak, karena dakwah mah atas izin Allah. Tapi kita tidak mau su'udzon (prasangka buruk) dulu, karena belum jelas seperti apa wacananya," jelas Syamsudin. Ketua MUI Cilegon M Sayuthi Ali menolak jika sertifikasi tujuannya untuk membatasi ceramah keagamaan. “Sertifikasi kalau untuk menyeleksi khatib-khatib yang kualitas agamanya baik, itu akan sangat baik,” ujarnya.Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun mengatakan, wacana sertifikasi khatib oleh pemerintah pusat perlu dikaji ulang. Pemerintah juga harus memerhatikan dampak dari wacana sertifikasi khatib yang membatasi ceramah. “Kalau memang banyak penolakan dari masyarakat dan ulama saya rasa wacana tersebut perlu dicabut,” tegasnya.