Pemprov NTT Tetapkan Tanggap Darurat Gempa 14 Hari, Berlaku hingga 28 Agustus 2026

 

ejumlah pasien terdampak gempa dievakuasi di halaman RS Siloam Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Sabtu (15/8/2026).

KUPANG KONTAK BANTEN — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak gempa sekaligus memperkuat koordinasi seluruh pihak di wilayah terdampak.

“Penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antarpihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia,” kata Melki dalam keterangannya di Kupang, Minggu.

Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 305/KEP/HK/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan itu ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus 2026.

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Flores

Penetapan tanggap darurat dilakukan setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026.

Gempa tersebut dilaporkan memiliki kedalaman sekitar 15 kilometer, dengan pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Guncangan kuat tersebut menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Gempa juga merusak sejumlah permukiman, infrastruktur, serta sarana dan prasarana masyarakat. Aktivitas warga di sejumlah wilayah turut terganggu.

Pencarian dan Evakuasi Korban Jadi Prioritas

Melki mengatakan status tanggap darurat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, TNI-Polri, lembaga terkait, dunia usaha, dan masyarakat.

“Keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini,” ujarnya.

Seluruh sumber daya yang tersedia akan dikerahkan untuk menangani berbagai dampak gempa. Fokus utama meliputi:

• Pencarian dan evakuasi korban
• Pelayanan kesehatan bagi warga terdampak
• Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
• Penyediaan lokasi pengungsian
• Pemulihan akses transportasi
• Perbaikan infrastruktur terdampak
• Penanganan dampak lain yang muncul selama masa tanggap darurat

Anggaran Penanganan Gempa Disiapkan

Pemprov NTT memastikan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan bencana telah disiapkan. Biaya yang timbul akibat penetapan status tanggap darurat akan dibebankan kepada APBD Provinsi NTT serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Penetapan status tanggap darurat ini menjadi landasan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat respons di lapangan serta menekan dampak gempa terhadap masyarakat.

Pemprov NTT juga mengimbau masyarakat tetap tenang, saling membantu, dan mengikuti informasi serta arahan resmi dari pemerintah, BPBD, BMKG, TNI-Polri, Basarnas, dan instansi terkait selama masa tanggap darurat.(TIM)