Terkait Pengangkatan Bidan PTT, Verifikasi Tunggu Juklak dan Juknis

 

SERANG, (KB).-Badan Kepegawaian Negara Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk memverifikasi bidan pegawai tidak tetap (PTT) di Banten yang akan diangkat menjadi calon ASN. Verifikasi untuk bidan PTT Banten akan dilakukan oleh BKN Kantor Regional (Kanreg) Bandung yang membawahi Banten dan Jawa Barat. "Kami memang sudah dengar informasinya. Saya katakan, BKN akan ada kerjaan untuk verifikasi PTT itu. Tapi, sampai sekarang kami belum terima juklak juknisnya," ujar Kepala BKN UPT Banten, Juwardi, ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/2/2017).Dalam juklak dan juknis akan jelas disebutkan persyaratan yang dijadikan dasar untuk memverifikasi bidan PTT. "Makanya harus nunggu itu dulu, supaya jelas persyaratan dari Kemenkes apa saja. Informasinya memang dalam waktu dekat sudah pemberkasan di masing-masing kabupaten/kota, nah nanti itu dikirim ke Kanreg di Bandung," tuturnya. Ia menjelaskan, secara teknis usulan pengangkatan bidang PTT disampaikan dari daerah masing-masing ke BKN Regional. Kemudian, Kanreg menerbitkan Nomor Induk Kepegawaian (NIK). "Itu nanti BKN yang kasih NIK, baru SK-nya di instansi masing-masing," ujarnya.Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Sigit Wardojo menjelaskan, bidan PTT tersebut bertugas di kabupaten/kota, bukan di bawah naungan Pemprov Banten."Itu pegawainya langsung dengan kabupaten/kota bukan di provinsi. Semua itu bertugasnya di kab/kota. Pengangkatannya Kemenkes nanti diserahkan ke kabupaten/kota tersebut," ucap Sigit. Menurutnya, provinsi hanya menerima laporan terkait jumlah bidan maupun dokter PTT dari kabupaten/kota. "Belum ada laporannya, karena memang yang diundang langsung itu kabupaten/kota. Kabarnya Kabupaten Serang dan Pandeglang sudah diundang," kata Sigit.Diketahui, program pengangkatan calon ASN tersebut ditujukan untuk tenaga kesehatan yang masih berstatus PTT dan berasal dari penerimaan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI. Ada sebanyak 39.090 tenaga kesehatan berstatus PTT yang akan diverifikasi. Mereka juga sudah mengikuti seleksi berbasis computer assisted test (CAT) BKN pada 2016 dan dinyatakan lulus seleksi. Meski demikian, mereka tetap akan diverifikasi karena menyesuaikan salah satu persyaratan, yaitu usia maksimal 35 tahun.