Tuntut Kenaikan Upah, Ratusan Karyawan Gerudug Kantor MMS

 

SERANG, (KB).-Ratusan karyawan PT Marga Mandalasakti (MMS) berunjuk rasa di depan kantor operasional Ciujung, Kecamatan Kragilan, Senin (27/2/2017). Mereka menuntut kenaikan gaji sebesar 10 persen dan transparansi struktur skala upah. Ketua Umum Serikat Karyawan Tol Tangerang-Merak (SKTTM) Diki Umaran mengatakan, sebelum aksi pihaknya pernah berdialog dengan pihak perusahaan. Hanya saja, hasil dari dialog tersebut selalu memosisikan buruh sebagai pihak yang tidak diuntungkan. "Jadi bukan hanya tahun ini, tahun belakang juga kami pernah dialog," ujar Diki. Ia mempertanyakan alasan manajemen menetapkan kenaikan gaji. Sebab, ketika pendapatan perusahaan sedang dalam posisi naik, tidak sejurus dengan kenaikan upah. Kenaikan upah hanya sebesar 4,5 persen, padahal pemerintah telah menetapkan kenaikan upah sebesar 8,25 persen secara nasional. "Ketika pendapatan perusahaan meningkat, kenaikan upah hanya 4,5 persen. Itu jauh dari UMP. Tahun lalu saja naik 6,8 persen. Tapi tahun ini, ketika keuntungan meningkat, kenaikan upahnya malah merosot," katanya.Sebelumnya, pada Jumat (24/2), pihaknya menanyakan kenaikan upah untuk karyawan golongan II-VII. Namun tidak ada jawaban yang memuaskan. Karena merasa tidak puas dan tidak mendapatkan jawaban, pihaknya menyampaikan surat pemberitahuan untuk aksi. "Hingga kini tidak ada upaya-upaya pendekatan dari pihak HRD untuk meredam aksi. Berarti aksi ini diperbolehkan oleh pihak HRD. Ini bukan hanya sekadar tuntutan, tetapi juga dorongan dari HRD untuk terjadinya aksi," ucapnya. Diki menuturkan, masa kerja karyawan yang ikut aksi rata-rata selama 15-22 tahun. Namun upah yang mereka terima hanya pada kisaran Rp 3,6 sampai Rp 4,5 juta. Walaupun gaji itu sudah di atas UMK, namun dalam aturan tetap harus memperhatikan masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Oleh karena itu, mereka mempertanyakan tranparansi terkait struktur skala upah. Jika tuntutan tersebut tidak juga dipenuhi, pihaknya mengancam akan menggelar aksi lanjutan. "Pasti akan ada aksi lanjutan, untuk menuntut kenaikan 10 persen dan transparansi struktur skala upah," ujarnya.Menanggapi hal itu Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT MMS, Dedi Halim mengatakan, aksi tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi. Soal tuntutan, menurutnya sedang proses klarifikasi. "Kalau diregulasi memang ada kewajiban transparansi struktur skala upah, tetapi tidak dibahas. Sebab, tanpa diminta pun pasti disesuaikan," katanya. Menurutnya, PT MMS terdiri atas beberapa wilayah kerja, sehingga UMK yang diterapkan pun bermacam-macam sesuai lokasi kerja, seperti Tangerang, Cilegon dan Serang. Bahkan sejak awal pihaknya sudah mengambil UMK tertinggi sebagai patokan. Tujuannya, jika karyawan dipindah kerja tetap tidak ada yang dirugikan. Dedi menjelaskan, tidak ada penurunan persentase kenaikan upah seperti yang dituntut massa aksi. Sebab, pada tahun sebelumnya kenaikan hanya 4 persen, dan tahun ini justru meningkat 0,5 persen menjadi 4,5 persen.