Dewan Tindak Lanjuti Pungli Dana Hibah

LEBAK, (KB).-DPRD Lebak akan meminta penjelasan kepada pihak  Kesejahteraan rakyat (Kesra) terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) penyaluran dana hibah Pondok pesantren (Ponpes) tahun 2016 yang disuarakan sejumlah aktivis dalam unjuk rasa, beberapa hari lalu. ”Kita akan akan sikapi aspirasi para pendemo terkait dugaan pungli ini. Jika temuan para aktivitas itu benar adanya, maka ini merupakan preseden buruk pemerintah daerah dalam melaksanakan program anggaran,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD setempat, Esih Sukaesih, Kamis (16/3/2017).Menurut dia, persoalan ini akan menjadi catatan dan agenda pihak Komisi untuk memanggil pihak-pihak terkait di Kesra untuk meminta klarifikasi atas realisasi penyaluran dana hibah. Upaya pemanggilan dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan hal-hal lainnya terkait penyaluran dana hibah tersebut. Terlebih dewan memiki tupoksi untuk melakukan pengawasan.Hal hampir senada disampaikan anggota DPRD lainnya, Pipit Candra. Ia mengaku, persoalan itu harus diklarifikasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan dan penyaluran dana hibah tersebut. ”Saya belum bisa menanggapi lebih jauh, karena perlu mengklarifikasi dulu dengan pihak Kesra,” ucapnya.Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, Sucipto, kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya akan merespons aksi demo yang dilakukan oleh LSM, terkait dugaan pungli dana hibah. Sementara, aktivis Organisasi anti koruptor (Orator), Agustian mengapresiasi langkah yang akan dilakukan pihak Komisi III memanggil pihak Kesra untuk mengklarifikasi soal dugaan pungli dana hibah Ponpes. Namun, pihaknya meminta legislatif konsisten dalam melaksanakan tugasnya selaku penyerap aspirasi rakyat. "Kami mengapresiasi langkah yang akan dilakukan dewan dan seperti apa nanti hasil dari klarifikasi tersebut,” katanya.Sebelumnya diberitakan, puluhan massa tergabung dalam Orator menggelar unjuk rasa di halaman kantor Pendopo Pemkab Lebak, Selasa (14/3/2017). Dalam aksi tersebut, mereka menuding adanya dugaan penyelewengan dan syarat pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana hibah Pondok pesantren (Ponpes) tahun 2016 di kabupaten setempat melalui bagian Kesejahteraan rakyat (Kesra). ”Kami mencium aroma ketidakberesan dalam penyaluran dana hibah Ponpes di Lebak. Dalam penyalurannya, bantuan ini selain diduga terdapat sejumlah penyelewengan juga syarat pungli yang dilakukan segelintir oknum,” ucap salah seorang pendemo, Imam Apriyana dalam orasinya.Menurut pendemo, penyaluran pihak penerima dana hibah juga terkesan adanya unsur kolusi atau hanya mementingkan sekelompok orang tertentu tanpa melihat skala prioritas. Ponpes yang menerima bantuan hanya orang-orang terdekat saja, sementara Ponpes lain yang benar-benar membutuhkan dana bantuan terabaikan, sehingga penyaluran dana tersebut dinilai tidak merata. ”Banyak skala prioritas, tetapi kenapa yang mendapatkan bantuan hanya itu-itu saja. Malah ada kesan kolusi, hanya mereka saja yang memiliki kedekatan dengan pemerintah yang mendapatkan bantuan,” tuturnya.