![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhXry8vy1cdDy04NP4qw99TAua1_xwzMtW6cEx4tB74x-zobADvF8PSoZbUc0tClUoyDRHWwo4YgKBMsfANvqxXL-csUJ8VYMLLIR2bvJvWmkxXV9vetq5nNhvXRnN9mX11Xqtac8j1Fns/s320/proyek+ilust.jpg)
"Itu kan ada tiga tahap pembebasan lahannya, dari Serang, kemudian Rangkasbitung, lalu Panimbang. Nanti Kemen PU yang lebih tahu ada berapa titik," ujar Nata.
Kemudian, soal Waduk Sindangheula juga saat ini pemprov sudah
mengalokasikan untuk pembebasan sisa lahannya. "Anggaran Waduk
Sindangheula sudah ada, tapi saya tidak hafal, yang jelas APBD mendukung
itu. Memang harus dibikin tim untuk menyelesaikan catatan persoalan di
setiap proyek strategis," ucapnya. Ia menuturkan, meski proyek nasional,
namun bukan berarti Pemprov Banten berpangku tangan. Nata meminta
berbagai pemangku kepentingan di daerah mendukung percepatan proyek
nasional tersebut. "Kita jangan bergantung pusat, pemprov bantu juga
untuk percepatan. Tadi saya perintahkan Pak Sekda, PU itu harus
identifikasi satu per satu proyek. Persoalan yang mengemuka memang pada
umumnya soal pembebasan lahan. Kalau ada hambatan nanti akan dibantu
kejati dan polda," tuturnya.
Soal Bandara Bansel, menurutnya saat ini tidak ada lagi persoalan
lahan. "Bu Bupati Pandeglang (Irna Narulita) sudah bertemu dengan saya,
kemungkinan kita dapat lahan sekian hektare dari perhutani, dan Menhub
sudah merespons kembali (untuk melanjutkan)," katanya. Sementara, Wakil
Bupati Pandeglang Tanto W Arban yang hadir dalam pertemuan tersebut
mengatakan, Pemkab Pandeglang sangat mendukung proyek strategis
nasional, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
"Mengingat warga khawatir dengan banyaknya orang-orang yang datang dari
Jakarta untuk membeli tanah di sekitar Pandeglang. Kami inginkan proses
pembebasan lahan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, total sekitar 1.163 bidang tanah di Pandeglang yang kemungkinan akan terkena pembebasan jalan tol. "Dari Pemkab berharap Pemprov Banten mengawal proyek strategis nasional tersebut agar berjalan lancar dan bisa segera terealisasi," ucapnya.
Ia mengungkapkan, total sekitar 1.163 bidang tanah di Pandeglang yang kemungkinan akan terkena pembebasan jalan tol. "Dari Pemkab berharap Pemprov Banten mengawal proyek strategis nasional tersebut agar berjalan lancar dan bisa segera terealisasi," ucapnya.
Segera terwujud
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Pandeglang Ade Surahma mengatakan, empat proyek
nasional di Banten segera terwujud. Empat proyek dimaksud yakni
pembangunan bandar udara (Bandara) Banten Selatan (Bansel), Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, reaktivasi rel kereta api, dan
jalan tol Serang-Panimbang. "Dengan adanya pembangunan proyek nasional
tersebut, dipastikan akan meningkatkan perekonomian warga," tutur Ade
Surahma. Dikatakannya, pemerintah daerah jemput bola kepada pemerintah
pusat dalam mewujudakan proyek tersebut. "Ibu Bupati bersama kepala SKPD
(satuan kerja perangkat daerah) terkait bolak balik ke pusat. Hal
tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya empat proyek nasional
tersebut," kata Ade.Menurut Ade, dengan terlaksananya empat proyek nasional tersebut
dipastikan bisa meningkatkan perekonomian warga. Sebab, selain akan
menampung tenaga kerja, juga membuka peluang usaha bagi warga sekitar.
"Pasti kalau sudah berjalan akan banyak investor yang datang, sebab
pengusaha melihat peluang usaha ketika akan menanamkan modal. Dengan
adanya empat sektor proyek tersebut, semuanya akan saling menunjang.
Misalkan ada jalan tol, kan mereka akan lebih cepat, terutama dalam
transportasi. Itu bisa menghemat biaya," ucapnya. Ketua Komisi IV DPRD
Pandeglang E Supriadi mendukung terwujudnya empat proyek nasional
tersebut. Tetapi menurutnya, pembangunan tersebut harus dikawal agar
benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat.
0 comments:
Post a Comment