WH: ASN Itu Melayani Bukan Dilayani

Gubernur Banten Wahidin Halim 

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim mengingatkan agar aparatur di lingkungan Pemprov Banten meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. WH menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) harus melayani, bukan malah dilayani masyarakat. Hal itu disampaikan saat memimpin apel bulanan memperingati Hari Kesadaran Nasional, Hari Otonomi Daerah (otda), Hari Pendidikan Nasional, Hari Pustaka dan Hari Buku, di lapangan Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Kota Serang, Rabu (17/5/2017). Hadir Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Soeharta, para Kepala OPD dan ratusan pegawai.

“Jangan pernah sekalipun melakukan perbuatan tercela, apalagi korupsi. Hak rakyat jangan diganggu, karena hak kita sudah ada, gaji dan tunjangan. Karena itu adalah pilihan kita dan kita harus jadi pelayan yang bersahaja, yang ikhlas. Kita itu pelayan bukan dilayani, kita lakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan,” katanya. Para aparatur juga diminta menjaga dan memelihara aset daerah. “Termasuk aset-aset negara juga harus dijaga dan dipelihara dengan baik, jangan sampai aset negara dikuasai secara pribadi, misalnya AC kantor dibawa ke rumah atau aset-aset lainnya. Itu harus dikembalikan karena itu amanat rakyat untuk dijaga dan digunakan sesuai fungsinya,” ucap WH.

Dalam kesempatan itu, WH juga mengingatkan kembali tentang berpisahnya Provinsi Banten dari Jawa Barat menjadi daerah otonom memiliki tujuan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Banten lebih sejahtera dan makmur. Terlebih, pemerintah daerah sebagai kepanjangtanganan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah. “Sanggupkah kita melaksanakan otda dan memakmurkan daerah? Sudahkah masyarakat Banten merasakan manfaat dari terbentuknya Provinsi Banten? Apakah kita sudah melayani masyarakat dengan baik? Bagaimana tanggung jawab kita kepada masyarakat?” ujarnya

Sementara, terkait Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) WH mengajak agar momentum tersebut dijadikan sebagai refleksi perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam dunia pendidikan di Indonesia.
“Apakah kita sudah betul-betul dapat melaksanakan dan berpihak pada rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik? Memberikan pendidikan terbaik adalah kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, dan rakyat berhak mendapatnya,” kata gubernur.

Sementara, menanggapi keinginan gubernur agar Inspektorat meningkatkan pengawasan internal, Inspektur Provinsi Banten E. Kusmayadi mendukung upaya tersebut guna mewujudkan tata kelola Pemerintah Banten yang baik dan bersih. “Ada tiga poin, pertama peningkatan aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) yang profesional didukung sistem informasi. Kedua, peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien. Terakhir, menyelenggarakan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,” ujarnya.